KKP Lakukan Konsultasi Publik Aturan Usaha Pembudidayaan Ikan

65
Dok. Humas DJPB

KKPNews, Bandung – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakuan konsultasi publik terkait rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang Usaha Pembudidayaan Ikan kepada stakeholders terkait di Bandung, Selasa (21/5). Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dinas Kab/Kota se-Jawa Barat, instansi lain terkait, para pembudidaya ikan, dan perwakilan pihak perusahaan swasta baik di bidang pembenihan, pembesaran, pakan maupun obat ikan.

Sebelumnya, konsultasi publik untuk hal serupa juga telah dilakukan di Batam, Provinsi Kepulauan Riau; Bali; dan Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, dalam keterangannya mengatakan bahwa konsultasi publik terkait pemberlakuan aturan merupakan proses yang mutlak dilakukan sebagaimana amanat dalam Permen KP 25 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Permen KP nomor 49 tahun 2017. Menurutnya, efektivitas sebuah regulasi atau aturan sangat ditentukan oleh peran partisipasi publik, termasuk aspirasinya, karena publik merupakan objek langsung atas aturan yang akan berlaku.

“Konsultasi publik ini tujuannya untuk menyerap masukan atas rencana pemberlakuan Permen KP. Ini penting agar publik paham dan keberterimaannya terjamin,” ungkap Slamet.

Adapun Rancangan Permen KP tentang usaha pembudidayaan ini merupakan pembaharuan dari Permen KP sebelumnya. Poin penting dari pembaharuan Permen KP ini terletak pada implementasi sistem perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS). Ada 2 (dua) jenis layanan usaha yang diatur dalam Permen ini yakni terkait Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Pembudidayaan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup (SIKPI) Hasil Pembudidayaan Ikan.

Slamet menjelaskan, sistem OSS merupakam bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang terintegrasi, efisien dan akuntabel. Ia menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam) prinsip dasar penerapan OSS yakni kemudahan akses; terstandardisasi; terintegrasi; pengawasan oleh profesi bersertifikat; kepercayaan kepada pelaku usaha untuk menenuhi standar; dan terpenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, keamanan dan lingkungan.

“Tujuan utama sistem OSS ini kan memberikan pelayanan publik secara prima. Salah satu yang dikeluhkan sebelum adanya OSS ini yakni pelayanan perizinan yang cenderung rumit dan memakan waktu. Imbasnya, ada pengaruh terhadap kurang optimalnya investasi. Saya kira ini yang terus disinggung oleh Presiden Jokowi agar perizinan dipermudah melalui penyederhanaan mekanismenya sehingga mempermudah investasi termasuk pada subsektor perikanan budidaya,” jelasnya.

“Kami berharap reformasi perjinan usaha pembudidaya ikan melalui OSS ini akan memicu tumbuhnya investasi di bidang ini,” imbuh Slamet.

Kendati demikian, Slamet menambahkan bahwa kemudahan perizinan dalam usaha pembudidayaan tidak mereduksi berbagai persyaratan penting yang wajib dipenuhi. Artinya, SIUP dinyatakan berlaku efektif jika semua komitmen persyaratan telah terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka SIUP dinyatakan tidak berlaku. Komitmen penerbitan SIUP tersebut antara lain persyaratan mengenai izin lokasi, izin lingkungan, pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Rencana Usaha. Jangka waktu batas pemenuhannya lebih singkat.

Sebagai gambaran, dalam sistem OSS pelayanan untuk penerbitan SIUP atau SIKPI berlaku efektif hanya membutuhkan waktu maksimal 60 menit dari sebelumnya 24 hari; pemenuhan komitmen tergantung pada kemampuan pelaku usaha untuk menyelesaikannya; sedangkan keputusan persetujuan/penolakan SIUP atau SIKPI sudah berlaku efektif membutuhkan waktu 5 hari kerja.

Komitmen yang harus dipenuhi dalam penerbitan SIKPI antara lain cek fisik kapal, rencana usaha, PNBP, dan Surat Kerjasama dengan Pembudidaya Kecil.

Di samping itu, salah satu poin penting dalam rancangan Permen KP terkait SIKPI yakni adanya ketentuan terkait frekuensi masuk kapal pengangkut ikan berbendera asing ke Wilayah Pengelolaan Perikanan yakni sebanyak 24 kali dalam setahun. Adapun pelabuhan muat singgah diberikan sebanyak 4 pelabuhan dengan ketentuan hanya diizinkan menyinggahi 1 pelabuhan setiap kali masuk WPP RI.

Perwakilan pelaku usaha, Helfizar, Sales Manager PT. Caprifarmindo Laboratories, berharap melalui sistem perizinan OSS ini akan semakin mempermudah pengajuan ijin usaha, terutama terkait efesiensi waktu penyelesaian.

“Contohnya dulu, proses pendaftaran obat hewan membutuhkan waktu cukup lama, saya berharap saat ini bisa lebih cepat”, ungkapnya saat dimintai keterangan.

Selain konsultasi publik, pada kesempatan yang sama KKP juga melakukan sosialisasi pemberlakuan Permen KP No. 55 Tahun 2018 tentang Pakan Ikan; Permen KP No 56 tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara; dan Permen KP No. 1 Tahun 2019 tentang Obat Ikan. Dalam Permen KP tersebut disebutkan bahwa setidaknya ada 2 (dua) poin penting yang telah direvisi yakni terkait prosedur layanan perijinan yang semula tidak terintegrasi menjadi berbasis OSS (online single submission) dan waktu proses layanan yang lebih cepat dari sebelumnya.

Sebagai informasi, dalam bidang pakan ikan, layanan Surat Keterangan Teknis (SKT) impor bahan baku dan/atau pakan ikan dipercepat dari semula 7 hari kerja menjadi 5 hari kerja; layanan pendaftaran pakan ikan dipercepat dari semula 25 hari kerja menjadi 20 hari kerja; dan layanan sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik dipercepat dari semula 37 hari menjadi hanya 15 hari kerja.

Sedangkan di bidang obat ikan, layanan Penerbitan Surat Keterangan Teknis bahan baku, obat ikan dan sampel obat ikan dipercepat dari semula 3 hari kerja menjadi 2 hari kerja; layanan penerbitan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) dipercepat dari semula 25 hari menjadi 15 hari; dan layanan pendaftaran obat ikan dari semula 12 hari kerja menjadi hanya 10 hari kerja.

Di samping itu, dalam Peraturan yang baru ini, pelaku usaha dapat langsung menjalankan usahanya setelah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan pernyataan kesanggupan komitmen. (Humas DJPB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments