KKP Lakukan Cleaning Data Perizinan

177

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pembersihan data (cleaning data) perizinan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah karena banyaknya data perizinan yang statusnya menggantung tak diurus oleh pemilik usaha.

Perizinan selain berfungsi sebagai alat untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Perizinan usaha perikanan tangkap merupakan perwujudan fungsi manajemen perikanan tangkap dalam rangka mengontrol pemanfaatan sumberdaya ikan agar tercapai kelestarian sumberdaya ikan (SDI) dan lingkungannya.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin  mengatakan, pembersihan data dilakukan untuk menyelesaikan dokumen yang menggantung karena ketidaksesuaian dokumen dalam pengajuan permohonan. Selain itu juga sebagai bentuk transparansi perizinan antara penyelenggara izin maupun pemohon izin.

“Kami ingin data perizinan dibersihkan untuk menjambatani pelaku usaha dengan petugas perizinan dalam mengatasi bottleneck dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan  tangkap. Kami juga membersihkan data perizinan agar tidak ada dokumen yang ter-pending,” jelas Saifuddin, (12/5).

Saifuddin menjelaskan, data perizinan yang akan dibersihkan diantaranya: (i) 80 SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang terbit dan belum diambil; (ii) 15 dokumen klarifikasi yang belum ditindaklanjuti oleh pemilik kapal dalam pengajuan dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)/SIKPI(Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) terkait (NPWP, Pelabuhan Pangkalan); (iii) 33 dokumen cek fisik tertunda karena tidak sesuai dengan dokumen pendukung; dan (iv)51 BKP (Buku Kapal Perikanan) yang sudah selesai dan belum diambil sebanyak 51.

“Kami harap dokumen permohonan yang menggantung karena menunggu jawaban klarifikasi atau kekurangan dokumen dari pelaku usaha dikembalikan kepada pemilik atau pengurus dan dinyatakan stop process, sehingga tidak ada lagi dokumen yang belum terselesaikan karena ketidaklengkapan pengajuan permohonan. Selain itu,untuk SIUP/Buku Kapal yang sudah terbit agar segera diambil untuk dapat digunakan dalam proses perizinan lebih lanjut,” pungkas Saifuddin.

Saifuddin menambahkan, transparansi dan akuntabitas dapat dilaksanakan tidak hanya oleh penyelenggara perizinan namun juga oleh pelaku usaha. Pelaku usaha seyogyanya secara mandiri dan proaktif melengkapi semua dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Upaya KKP mempercepat perizinan

KKP senantiasa berupaya untuk memberikan layanan prima dalam memberikan pelayanan perizinan. Pelaku usaha/konsumen menginginkan kecepatan sedangkan petugas harus dituntut memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Saat ini KKP telah melakukan upaya agar proses perizinan berjalan cepat, mudah, transparan dan terkendali, diantaranya melalui: (i)Implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP); (ii) Pelayanan informasi perizinan usaha perikanan tangkap melalui laman:www.perizinan.kkp.go.id; (iii) Elektronik Service (e-Service); (iv) Pendelegasian kewenangan perpanjangan SIPI/SIKPI kapal ukuran 30 – 60 GT; (v) Sistem pembayaran Online PNBP (Simponi); (vi) Pelayanan Gerai Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan (vii) SMS center keluhan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap melalui nomor Hp: 0821 8100 8888. (SA)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments