KKP Kembangkan Asuransi Mikro Akuakultur

37
Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subjakto

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya meminimalkan  dampak risiko melalui penyediaan asuransi untuk usaha pembudidayaan ikan guna meningkatkan kesejahteraan pembudidaya.

Skema perlindungan melalui pengembangan asuransi mikro akuakultur di Indonesia tahun depan akan semakin luas. Perlindungan tidak hanya menyasar produk komoditas budidaya ikan air tawar dan payau, namun juga budidaya laut.

Terkiat hal tersebut, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan kegiatan kolaborasi virtual dengan Co-operative Development Foundation of Canada (CDF) menyelenggarakan acara High-Level Multi-Stakeholder Workshop: What Type of Risks Can Be Covered in Aquaculture.

Peserta yang mengikuti workshop tersebut berjumlah 145 orang berasal dari instansi pemerintah (KKP, OJK dan BMKG), Dinas Kelautan dan Perikanan, Asosiasi Asuransi, Asosiasi Rumput Laut, pelaku usaha budidaya rumput laut baik perorangan dan koperasi, perbankan, perusahaan asuransi, Perindo dan akademisi universitas.

“Tujuan diadakan High-Level Multi-Stakeholder Workshop untuk mendapatkan komitmen penuh dari berbagai stakeholder terkait pengembangan produk asuransi budidaya. Kami mengusulkan tahun depan dapat masuk produk asuransi budidaya untuk komoditas budidaya laut yakni rumput laut, ikan kerapu, bawal bintang dan kakap putih termasuk jenis risiko yang bisa dicover oleh asuransi,” kata Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.

Slamet mengatakan, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, di antaranya meminimalkan dampak risiko usaha budidaya ikan seperti bencana alam atau serangan penyakit, dengan penyediaan asuransi untuk usaha pembudidayaan ikan.

Dirjen Budidaya Slamet Soebjakto bersama Menteri Edhy
Dirjen Budidaya Slamet Soebjakto bersama Menteri Edhy

Asuransi Perikanan di bidang usaha pembudidayaan ikan hadir sebagai langkah konkret dari komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melindungi pembudidaya ikan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

“Melalui asuransi usaha budidaya, diharapkan pembudidaya akan lebih nyaman dalam menjalankan usaha dan lebih mudah dalam mendapatkan akses pembiayaan untuk pengembangan usahanya, sehingga diharapkan para pembudidaya dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Slamet.

Bantuan Pemerintah Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK) telah direalisasikan sejak tahun 2017, dengan tujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat pembudidaya ikan kecil agar keberlanjutan usahanya bisa terjamin manakala terjadi bencana alam atau wabah penyakit ikan.

Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, H.E. Cameron MacKay mengatakan pentingnya asuransi bagi pelaku usaha di bidang budidaya ikan terutama terhadap pembudidaya ikan berskala kecil. Dikarenakan apabila ada kegagalan dalam proses produksi maka akan sulit untuk bangkit kembali, sehingga diperlukan jaminan untuk keberlanjutan usahanya.

Sebagai Informasi, sampai dengan tahun 2019 bantuan premi APPIK telah terealisasi untuk 15.026 pembudidaya ikan di 25 Provinsi dengan total luas lahan yang dicover asuransi sekitar 20.836 hektare untuk usaha pembesaran udang, bandeng, nila, patin, dan lele di kolam dan/atau tambak dengan metode monokultur dan/atau polikultur serta menggunakan teknologi sederhana. Pada tahun 2020 APPIK akan dilaksanakan dengan target luas lahan sejumlah 5.000 hektare dan diharapkan akan lebih banyak pembudidaya yang dapat merasakan manfaat asuransi.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments