KKP Imbau Masyarakat Waspadai Surat Penipuan Mengatasnamakan Pejabat Instansi

25
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto. Dok. Humas DJPB

KKPNews, Jakarta – Beberapa hari terakhir, beredar surat mengatasnamakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berisi undangan bimbingan teknis dan penetapan kelompok penerima bantuan program sarana dan prasarana produksi budidaya TA. 2019 di jejaring media sosial. Salah satu isi surat meminta agar penerima pesan melakukan transfer sejumlah dana untuk keperluan pembayaran tiket transportasi dan akomodasi via Nuwansa Travel a.n. Saharuddin Bari.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto, menegaskan bahwa surat undangan yang beredar tersebut adalah hoax. Ia menyatakan bahwa surat itu masuk dalam kategori penipuan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Ditjen Perikanan Budidaya tidak pernah menerbitkan surat dimaksud dan tidak menyelenggarakan bimbingan teknis terkait pada tanggal 2 – 3 Agustus 2019 di Jakarta. Untuk itu, ia memgimbau seluruh pihak untuk mewaspadai modus penipuan tersebut.

“Kami pastikan surat yang beredar di media daring adalah hoax. Pihak kami tidak pernah mengeluarkan surat seperti itu. Kalau kita teliti dari fisiknya saja, kop surat sudah tidak sesuai. Jika diteliti subtansinya, surat itu juga sangat janggal. Tidak mungkin instansi pemerintah sampai mengarahkan pembayaran sementara tiket dan akomodasi lewat agen,” jelas Slamet

Menurutnya, modus penipuan seperti ini sudah terjadi beberapa kali. Ia menyarankan agar masyarakat tidak cepat mempercayai berita-berita serupa. Ia menjelaskan bahwa seluruh kegiatan/program di instansi KKP, utamanya perikanan budidaya memiliki pedoman dengan ketentuan resmi dan mekanisme di dalamnya. Untuk memverifikasi berbagai kegiatan/program, masyarakat juga dapat mengakses informasinya melalui website resmi KKP.

“Sekali lagi kami pastikan bahwa surat yang beredar itu adalah penipuan. Oleh karena itu, melalui rillis resmi ini, kami meminta seluruh Dinas terkait, UPT, dan para penyuluh di seluruh Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi ikhwal surat palsu ini. Untuk klarifikasi resmi dari kami telah kami siapkan dan segera kami edarkan,” ujarnya.

Slamet juga meminta agar seluruh pihak meminta konfirmasi terlebih dahulu melalui call center resmi KKP di nomor 021-80511411 jika mendapatkan informasi serupa.

Sebagai gambaran, mekanisme program bantuan di Ditjen Perikanan Budidaya memiliki mekanisme sebagai berikut:

  1. Calon penerima bantuan membuat usulan secara langsung atau pun daring melalui laman https://satudata.kkp.go.id/ kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, atau dapat pula mengusulkan kepada UPT Ditjen Perikanan Budidaya Dinas Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota;
  2. Tim Kerja Pusat Ditjen Perikanan Budidaya dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi serta validasi calon penerima bantuan;
  3. Penetapan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Ditjen Perikanan Budidaya melakukan penyaluran bantuan.

Adapun tahapan tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, yang dapat diunduh melalui laman https://kkp.go.id/djpb/kategori/38-Juknis

(Humas DJPB/ERB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments