KKP Gelar Pelatihan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan di BPPP Tegal

65
Pelatihan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan bagi perusahaan perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal pada 13-15 Agustus 2019. Dok. Humas DJPT

KKPNews, Tegal – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini Tim Hak Asasi Manusia (HAM) perikanan menggelar kegiatan Pelatihan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan bagi perusahaan perikanan melalui Koordinator Pelatihan Tim HAM Perikanan, Badan Riset dan SDM Kelautan Perikanan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal pada 13-15 Agustus 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan Koordinator HAM pada perusahaan  perikanan, yaitu pemilik kapal penangkap ikan (baik perusahaan maupun perorangan) dan unit pengolahan ikan (UPI).

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar selaku Ketua Tim HAM Perikanan menyampaikan, koordinator HAM pada perusahaan perikanan ini merupakan wakil dari perusahaan yang ditunjuk dalam menyiapkan dokumen dan persyaratan dalam pengajuan sertifikasi HAM Perikanan, sekaligus sebagai inisiator dan penanggung jawab dalam implementasi HAM di masing masing perusahaan.

“Kami juga  mengapresiasi kepada 30 perusahaan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang telah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti pelatihan. Diharapkan, setelah mengikuti pelatihan ini, perusahan perikanan berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM perikanan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya di sektor perikanan,” ujarnya.

Tren atau kecenderungan permintaan produk perikanan pada pasar global di masa mendatang, tidak lagi sebatas pada terjaganya sistem jaminan mutu pada produk perikanan tersebut. Selain itu juga akan mengarah pada ketelusuran norma ketenagakerjaan dalam menghasilkan produk perikanannya. Artinya, implementasi sistem dan sertifikasi HAM pada usaha perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan, akan dapat menjawab dan menjamin tetap terbukanya akses pasar global bagi produk perikanan Indonesia.

“Kemajuan implementasi sertifikasi HAM pada usaha perikanan, khususnya pada usaha penangkapan ikan, setidaknya telah diawali dengan upaya masif dalam perlindungan awak kapal perikanan melalui jaminan asuransi dan penerapan perjanjian kerja antara pemilik dengan awak kapal, guna menjamin risiko kerja serta keberlangsungan usaha perikanan tangkap di masa mendatang,” lanjutnya.

Target output sertifikasi HAM pada tahun 2019 ini, yakni pendampingan penyusunan dokumen dan penilaian HAM Perikanan bagi 90 perusahaan di Kendari, Ambon, dan Sibolga (yang telah dilatih pada tahun 2019).  Adapun target jumlah perusahaan yang dilatih pada tahun 2019 ini adalah sebanyak 180 perusahan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments