KKP – DPR Bahas Rencana Revisi UU Perikanan

469
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Koordinator Staff Khusus Satgas 115 Mas Achmad Santosa (kiri) dan Sekretaris Jenderal Sjarief Widjaja (kanan), menghadiri Rapat bersama Badan Legislasi DPR, Kamis (2/2). (dok.humas KKP / Regina Safri)

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI dengan pembahasan rencana revisi Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, pada Kamis 2 Februari 2017. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perubahan menyangkut penguatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing, penyederhaan dalam pengurusan ijin kapal tangkap, dan memperkuat seluruh sistem pengembangan perikanan Indonesia yang berorientasi kepada pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi kemaritiman.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan kebijakan yang ia buat selama ini untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia kerap terganjal UU Nomor 45 Tahun 2009 yang sering digugat di Mahkamah Konstitusi. Susi mengatakan tak sedikit peraturan yang sudah dibuat dengan dasar kedaulatan negara diubah lagi dengan kepentingan tertentu.

Ia pun menambahkan ada beberapa bukti bahwa peraturan yang selama ini telah ia buat membawa dampak positif bagi para nelayan dan perekonomian negara. Saat ini pencurian ikan atau illegal fishing sudah sangat jauh menurun. Ia juga menambahkan bahwa nilai ekspor saat ini meningkat dan ketergantungan impor menurun.

“Dulu, masih banyak proses transhipment (bongkar muat) yang terjadi di tengah laut. Buat apa kita capek-capek bikin infrastruktur kalau praktik transhipment masih di tengah laut. Laut kita adalah sumber daya dan kekayaan kita, maka jangan sampai ada asing yang menangkap di wilayah kita,” ujar Susi.

Menurut DPR, KKP  sudah memiliki  visi dan terobosan yang cukup bagus terutama dalam pengelolaan kekayaan perikanan di Indonesia. Namun terobosan besar tersebut belum memilki payung regulasi yang kuat.

Badan Legislasi DPR akan segera membentuk panitia kerja yang akan melakukan survei di beberapa lokasi. Dari survei tersebut diharapkan dapat menambah masukan materi revisi UU Perikanan. (KC/MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (66.7%)
  • Terganggu (33.3%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Marah (0.0%)

Comments

comments