KKPNews, Semarang – Sarjana Perikanan dan Kelautan dituntut untuk lebih mampu memberikan kontribusi besar dalam menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Oleh karenanya, profesionalisme menjadi hal mutlak yang harus dimiliki setiap lulusan. Dengan profesionalisme, lulusan kelautan dan perikanan dituntut untuk memiliki problem solving atas persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, saat memberikan kuliah umum dihadapan para akademisi dan mahasiswa di Kampus Undip Semarang, Sabtu (29/4).
Menurut Slamet, kelautan dan perikanan sebagai basis utama sumberdaya ekonomi maritim dengan potensi nilai ekonomi mencapai USD1,2 trilliun per tahun, merupakan peluang besar yang dapat dimanfaatkan negara Indonesia secara optimal. Oleh karenanya, peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting dalam menciptakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang inovatif, dan mencetak lulusan bidang perikanan dan kelautan yang profesional dan berdaya saing.
Sektor Kelautan dan Perikanan secara nasional diharapkan akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2019 PDB perikanan diproyeksikan memberikan share sebesar 12% terhadap PDB Nasional.
Menurut Slamet, IPTEK harus mampu menjawab tantangan besar ke depan dengan meningkatan produksi secara berkelanjutan di tengah perubahan iklim global. Caranya dengan mencetak sumberdaya manusia yang kuat dan mandiri mandiri.
Terkait ketahanan pangan, FAO memprediksi pada tahun 2030 tingkat konsumsi ikan dunia per kapita akan mencapai sebesar 22,5 ton per tahun. Nilai ini diperkirakan akan memacu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 172 juta ton, atau naik 15% dari rata-rata kebutuhan pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011. Menyikapi hal tersebut, KKP saat ini lebih menekankan pada pola pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. “Ini PR kita bagaimana secara bersama-sama memberikan solusi dan langkah nyata dalam menghadapi peluang sekaligus tantangan ke depan,” Imbuh Slamet.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet juga mengajak UNDIP bekerjasama dalam mengawal program-program KKP dan turut serta dalam mendorong kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan budidaya.
Cetak SDM yang kompeten dan berdaya saing
Data statistik menunjukkan, tahun 2016 jumlah lulusan sarjana universitas sebanyak 695.304 orang, atau naik 23 % dari tahun sebelumnya, yang mencapai 565.402. Adapun lulusan diploma yang menganggur pada tahun 2016 mencapai 249.362 orang, atau turun sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya, yang mencapai sebanyak 254.312 orang. Setidaknya ada 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab yaitu rendahnya lulusan dengan kualifikasi siap pakai, dan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja selalu lebih rendah.
Menariknya menurut Slamet, saat ini, subjek Kelautan dan Perikanan tetap menjanjikan. Dalam lima tahun terakhir, kebutuhan sarjana yang ahli dalam bidang kelautan dan perikanan meningkat tajam, namun lulusan masih minim. Kebutuhan SDM tersebut antara lain untuk mengeksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk dalam bidang pengolahan hasil perikanan. Pada subsektor perikanan budidaya misalnya, saat ini pemanfaatan potensi baru sekitar 1,3 juta ha atau sekitar 7,41% dari total potensi seluas 17,8 juta ha. Ditambah lagi Indonesia memiliki keragaman spesies ikan yang tinggi (45% spesies ikan dunia), di samping anugerah iklim tropis yang memungkinkan usaha budidaya ikan dapat dilakukan sepanjang tahun.
Subsektor perikanan budidaya juga memiliki peran penting dalam menurunkan angka gini rasio, ketimpangan ekonomi yang terjadi karena minimnya distribusi pendapatan khususnya bagi masyarakat di perdesaan. Oleh karena itu, perikanan budidaya sebagai sektor yang berbasis sumberdaya sangat potensial untuk menciptakan usaha-usaha di bidang perikanan budidaya.
Oleh karena itu, menurut Slamet, lulusan sarjana perikanan dan kelautan tidak harus bekerja di perusahaan atau menjadi PNS. Menurutnya, saat ini untuk mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia, yang dibutuhkan justru mencetak lebih banyak lagi wirausahawan muda, khususnya yang bergerak dalam sektor rill seperti kelautan dan perikanan.
Untuk mencetak lulusan perikanan yang tangguh, setidaknya ada 5 (lima) bekal yang harus dimiliki, yaitu memiliki kemampuan dan kompetensi yang spesifik; memiliki keahlian berkomunikasi; mampu berfikir cerdas; menguasai dan mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, dan; berkerja keras dan memiliki integritas tinggi.
Setiap lulusan imbuh Slamet, harus memiliki kompetensi dan pengetahuan spesifik sesuai kebutuhan dunia kerja. Saat ini, melalui kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), BBPBAP Jepara sebagai UPT Ditjen Perikanan Budidaya telah ditetapkan sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUT) bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi profesi di bidang perikanan budidaya.
KKP saat ini tengah gencar memperkenalkan berbagai teknologi budidaya ikan yang telah mampu diadopsi secara massal dan secara nyata memberikan keuntungan yang besar, seperti pengembangan teknologi lele bioflok, minapadi, budidaya udang skala rumah tangga, budidaya ikan hias, budidaya rumput laut dan beragam jenis usaha lainnya. Peluang usaha ini telah terbukti mampu menopang pendapatan masyarakat minimal 3 juta per bulan. “Ini tentunya menjadi peluang bagi adik-adik lulusan sarjana perikanan untuk terjun menjadi wirausahawan yang professional dan mandiri khususnya di bidang perikanan budidaya,” pungkas Slamet.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Mulyoto. Menurutnya, standar kompetensi menjadi suatu keniscayaan bagi dunia kerja. Saat ini, KKP telah menyaiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Ini penting dalam rangka menyiapkan pelaku perikanan yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi era persaingan global saat ini. “Sertifikat kompetensi sebagai bukti legal akan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing pelaku perikanan di era perdagangan bebas seperti saat ini,” jelas Mulyoto.
Sedangkan Pembantu Dekan I Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Suradi WS mengharapkan, adanya kerjasama intensif yang secara langsung melibatkan perguruan tinggi dalam upaya mendorong pemanfaatan sumberdaya yang ada. Saat ini UNDIP telah membangun fasilitas Marine Station di Teluk Awur Jepara, yang akan dijadikan pusat riset terpadu. Diharapkan Marine Station akan menjadi sarana untuk pengembangan inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan. Ditambahkan Suradi, melalui program pengabdian masyarakat hingga saat ini UNDIP telah berhasil memfasilitasi pengembangan ekonomi berbasis perikanan budidaya di beberapa Kabupaten misalnya di Boyolali dan Banjarnegara.
Seperti diketahui, tahun 2015 Indonesia telah memasuki masa awal bonus demografi karena memiliki komposisi jumlah penduduk dengan angkatan usia kerja produktif yang dominan yaitu sekitar 64 jiwa, dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030. Bonus demografi ini tentunya akan menjadi peluang besar apabila dibarengi dengan tingkat profesionalisme dan kemandirian yang tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi peluang besar bagi optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan perikanan, apabila ditunjang dengan kemampuan IPTEK, profesionalisme, integritas, dan kemandirian yang tinggi, sehinga secara nyata mampu mendongkrak perekonomian nasional. (Humas DJPB)
