KKP Bidik UGM Dorong Pendidikan dan Penelitian

186
UGM

KKPNews, Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  menunjuk Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai pelaku kegiatan dalam program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan guna pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Menteri Susi mengatakan, perikanan Indonesia dalam 10 tahun terakhir, profesi nelayan sudah tidak menarik masyarakat lagi.

“Dasarnya, perikanan Indonesia dalam 10 tahun terkahir, masyarakat yang menjadi nelayan jauh berkurang, hingga 50 persen. Itu sudah tanda kehidupan nelayan sudsh tidak menarik”, jelasnya saat sambutan pada acara penandatanganan nota kesepahaman penguatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, di Gedung Mina Bahari I, Jakarta, Kamis (5/11).

Profesi nelayan, lanjut Susi, dalam 10 tahun terakhir, sudah tidak menarik masyarakat lagi. “Dasarnya, perikanan Indonesia dalam 10 tahun terkahir, masyarakat yang menjadi nelayan jauh berkurang, hingga 50 persen. Itu sudah tanda kehidupan nelayan sudah tidak menarik”, tuturnya. Untuk itu diperlukan wadah yang diisi para akademisi, yang nantinya melakukan pendidkan, penelitian hingga pengabdian kepada masyarakat.

Sementara itu, Rektor UGM, Dwikorita Karnawati menyambut baik kerjasama yang dilakukan kepada KKP. Dia menilai, semangat yang ada di UGM sejalan dengan KKP. Dia melihat potensi besar untuk berkembang, ada pada KKP. “Sudah sejak awal, kami mandatkan end to the end (dari awal hingga akhir UGM totalitas -red). Dengan KKP ini, kami melihat potensinya sangat besar,” tegasnya.

Adapun kesepakatan  antara KKP dengan UGM, meliputi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Berikutnya adalah penelitian,   pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Untuk pelayanan kepada nelayan, UGM juga akan mengirim tim untuk melakukan konsultasi dan pertukaran informasi, pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, penyediaan dan pertukaran tenaga ahli serta pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain UGM, KKP juga menggandeng empat instansi lain, yang juga melakukan penandatanganan secara bersamaan, yakni PBNU, Rare, PT PAL Indonesia, dan BNP2TKI. Hal ini dilakukan guna memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

(MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments