KKP Bersama Pemerintah Provinsi Bersinergi Mengelola Kawasan Konservasi Perairan

222
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis (Rakotek) Evaluasi dan Sinergitas Pengelolaan KKPD di Auditorium Tuna, Gedung Mina Bahari II, Jakarta (19/02). Dok. Humas DJPRL

KKPNews, Jakarta РSampai dengan tahun 2018, luas kawasan konservasi perairaan Indonesia telah mencapai 20,88 juta hektar atau 6,42% dari luas perairan Indonesia. Kawasan konservasi seluas 10,9 juta hektar atau 52,22% dari luas kawasan konservasi dengan jumlah 137 kawasan konservasi merupakan kewenangan daerah provinsi yang berada di dalam area 12 mil. Demikian disampaikan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi, pada kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakotek) Evaluasi dan Sinergitas Pengelolaan KKPD di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari II,  Jakarta (19/2).

Keberadaan kawasan konservasi perairan dapat menjamin keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati laut, mendukung stok sumber daya ikan bagi perikanan tangkap, dan menyediakan ruang yang potensial untuk budidaya laut. Kawasan konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka aksesibiitas bagi masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan budaya dan kearifan lokal. Di sektor global, KKP turut aktif dalam pertemuan-pertemuan internasional seperti Convention of Biological Diversity (CBD), CITES, Our Ocean Conference, IUCN, dan ICRI.

Dalam Rakotek yang dihadiri peserta dari Kemkomar, Bappenas, Kemendagri, KKP, dan DKP Provinsi seluruh Indonesia, Andi mengungkapkan bahwa saat ini masih 15 kawasan konservasi perairan daerah  (KKPD) yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga masih ada 122 KKPD atau 80,59% dari total KKPD yang perlu disegerakan penetapannya. Penetapan ini sangat penting karena kawasan konservasi merupakan program prioritas nasional yang mendukung amanah tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Selain itu, Andi menambahkan bahwa dengan adanya penetapan kawasan konservasi, hal tersebut menunjukkan bahwa ada kepastian ruang perlindungan terhadap sumber daya yang mendukung investasi berkelanjutan di wilayah provinsi. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong agar provinsi-provinsi yang sudah mencadangkan kawasan konservasi di wilayahnya agar segera ditetapkan oleh Menteri KP dalam kurun waktu 2 tahun.

Andi mengharapkan, sinergitas antara KKP dan pemerintah provinsi dapat menghasilkan suatu peta jalan atau peta kerja dalam mempercepat proses penetapan kawasan konservasi sehingga tujuan keberlanjutan sumber daya dapat tercapai dengan lebih cepat dan berkualitas baik. (Humas DJPRL/ERB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (90.9%)
  • Sedih (9.1%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments