KKP Berinisiatif Jadikan Illegal Fishing Kejahatan Transnasional

269
ilustrasi

KKPNews, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ternyata punya tujuan khusus mendatangi markas besar International Criminal Police Organization (Interpol) di Singapura beberapa saat lalu. Tujuan tersebut merupakan inisiatif pihaknya untuk menjadikan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional karena kerap ditumpangi kejahatan lainnya.

Inisiatif ini diharapkan menjadi sebuah regulasi ke Interpol agar menjadi masukan di United Nation (UN) dan organisasi-organisasi lainnya bahwa Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dapat dikategorikan kejahatan lintas sektor.

“Perdagangan hewan langka dan dilindungi itu dibawa oleh kapal laut. Di kita, kapal-kapal illegal fishing tidak hanya mencuri ikan saja, tetapi perdagangan manusia, narkoba, alkohol, senjata, perdagangan hewan langka,” ujar Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Susi, kerja sama dengan pihak Interpol sangat menguntungkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pemberantasan illegal fishing. Keuntungannya adalah kapal-kapal yang selama ini kerap melakukan tindak kejahatan perikanan tidak dapat bersembunyi dan akan terus diburu oleh Interpol. Apalagi organisasi polisi kriminal internasional ini beranggotakan 190 negara.

Dengan adanya sistem kerja Interpol, lanjut Susi, akan memberikan data-data keberadaan kapal memanfaatkan satelit yang dimiliki negara-negara anggota Interpol. Kapal-kapal yang masuk daftar pencarian akan diburu hingga tertangkap oleh Interpol. Beberapa kapal asing yang berhasil diburu Interpol karena melakukan tindakan kejahatan perikanan tetapi berhasil kabur ke luar Indonesia, yaitu Hai Fa dan Silver Sea.

Menteri Susi mengatakan selama ini petugas penegak hukum di Indonesia sering kesulitan menindak kapal-kapal asing yang melarikan diri ke luar negeri karena terbentur batas wilayah perairan Indonesia dengan negara tetangga. Kapal-kapal yang kabur tersebut pun jika tertangkap akan diadili di negara tempat kapal itu ditangkap. Namun, Indonesia masih bisa menyampaikan tuntutannya meski proses peradilan dilakukan di luar negeri.

“Kita akan terus bekerja sama dengan mereka. Nama-nama yang terlibat kejahatan akan di setor dan di buru Interpol. Jadi basicly keluar dari Indonesia enggak bisa kemana-mana. Seperti MV Hai Fa, kita sedang menyiapkan nofum (fakta hukum) baru untuk menuntutnya. Kita akan buat tuntutan baru,” ujarnya.

Menurut Susi, saat ini banyak negara-negara yang sudah banyak menyadari kejahatan ikan sudah merajalela. Susi menyambut baik hal itu. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk joint commitee dengan Papua Nugini dan kemudian Australia akan segera menyusul. Sementara dengan Timor Leste prosesnya masih lama. (RP/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments