KKP Berikan Sanksi Bagi Pelanggar HAM

229
Ilustrasi. Copyright by Jawa Pos.

KKPNews, Jakarta. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terus berupaya memberantass tindak pidana perikanan (fisheries crime) dan tindak pidana terkait perikanan (fisheries-related crime). Jika berdasarkan hasil analisis dan evaluasi (annev) ditemukan dan terbukti pelaku usaha perikanan melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), maka KKP akan memberikan sanksi secara administrasi dan pidana.

Dunia ternyata mengapresi langkah Pemerintah Indonesia tersebut. Namun, upaya tersebut perlu didukung dengan adanya sistem pencegahan yang efektif agar tidak terulang kembali di kemudian hari. Apresiasi dunia Internasional tersebut menunjukkan bahwa masyarakat global, khususnya Eropa dan Amerika sebagai pasar terbesar produk perikanan, sangat peduli dengan isu hak asasi manusia (HAM).

“Saya berharap pelanggaran hak azasi manusia di sektor kelautan dan perikanan itu bisa lebih ditangani dan bukan cuma menjadi perhatian melainkan juga adalah kewajiban semua untuk mulai mengantisipasi dan melakukan pencegahan serta perlu adanya enforcement hukum-hukum mengenai hak-hak kemanusiaan di bidang perikanan,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, saat menjadi Keynote Speech pada acara  International Workshop on Human Rights Protection in Indonesia’s Capture Fisheries Business di Hotel Borobudur, Jakarta (30/11).

Selain itu, berdasarkan hasil annev yang telah dilakukan, KKP menemukan berbagai pelanggaran HAM dalam usaha perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu, KKP sudah mengharuskan semua Anak Buah Kapal (ABK) sudah ikut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan juga perlindungan lainnya.

Menurut Susi, kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing tidak hanya menimbulkan kasus pencurian ikan saja, tetapi melibatkan kasus-kasus kejahatan lain seperti perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), tenaga kerja anak (child labor), eksploitasi tenaga kerja, tenaga kerja paksa (forced labor), diskriminasi gaji, gaji dibawah standar upah minimum, pekerja tanpa jaminan sosial, penyiksaan tenaga kerja oleh tenaga keamanan, fasilitas kapal tidak memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan pelanggaran lainnya.

Seperti diketahui, kasus terkait perdagangan Orang dan Praktik Kerja Paksa sebanyak 635 dari 658 ABK Asing di Benjina dan 373 dari 385 ABK Asing di Ambon teridentifikasi sebagai korban perdangan manusia. Selain itu, pekerja laut juga bekerja selama 18-22 jam per hari dalam 7 hari dengan waktu istirahat hanya 2-4 jam.

(RH/RP/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments