KKP Atur Regulasi Kapal Angkut Ikan Hidup Hasil Budidaya

702
Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menggelar konferensi pers terkait kapal angkut ikan hidup.

kKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) akan mengeluarkan aturan tata kelola kapal angkut ikan hidup berupa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). Aturan yang ada selama ini, dinilai bebasnya kapal asing beroperasi di perairan Indonesia.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, akan mengatu kapal angkut ikan hidup hasil budidaya. Dia mengatakan, akan mengatur  tempat kapal angkut hanya boleh di satu pelabuhan muat singgah, frekuensi kapal angkut masuk Indonesia dan kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing tidak boleh masuk ke lokasi pembudidaya ikan.

“Kapal asing pengangkut ikan hidup tidak bisa seenaknya masuk ke pelosok, atau daerah terluar yang jauh dari jangkauan pengawasan KKP,” papar Slamet dalam gelaran konferensi pers di Gedung Mina Bahari IV Lantai 8, Kamis (31/3).

Slamet menambahkan, kapal yang menjelajahi wilayah perikanan budidaya adalah kapal lokal (feeder) yang akan mengalihkan hasil angkutannya ke kapal asing yang bersandar di check point. “Jumlah check point harus kita pantau. Harus ada sinergi dari perhubungan, bea cukai, karantina, pengawasan dan lain-lain”, lanjut Slamet.

Untuk pengaturan check point, Slamet mengatakan masih dipersiapkan. Saat ini, pemerintah melihat potensi lokasi check point, di Indonesia bagian Timur yakni di Kendari dan Natuna.

Check point yang potensi saat ini, bagian timur adalah Kendari, Natuna. Satu memudahkan ekspor, memudahkan pengawalan pengawasan ini. sudah disiapkan untuk di bagian timur”,

Slamet juga membahas soal ‎Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kapal angkut ikan yang benihnya berasal dari budidaya ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). Sedangkan ikan yang berasal dari tangkapan alam ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

Hingga Februari 2016 tercatat sebanyak 28 kapal pengangkut ikan hidup hasil pembudidayaan yang izinnya diterbitkan oleh DJPB, terdiri dari 12 kapal berbendera asing dari 4 perusahaan, dan 16 kapal berbendera Indonesia dari 13 perusahaan.

Slamet berharap, dengan adanya pengaturan itu, ekspor ikan hidup hasil pembudidayaan ikan ke luar negeri dapat lebih terkontrol dan tercatat, hasil budidaya ikan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, meningkatkan industri galangan kapal dalam negeri, serta mewujudkan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab, lestari, dan berkelanjutan.

“Yang pertama permen ini kita harapkan segera mungkin. Karena Bu Menteri tahu banget masalah ini. Ini tujuannya untuk menertibkan dan tidak boleh berkepanjangan”, pungkas Slamet.

Permen KP ini merupakan tindaklanjut Surat Edaran (SE) No.721/DPB/PB.510.S4/II/2016, dalam rangka penataan kembali serta mendukung kelestarian lingkungan dan Sumber daya alam. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (23.1%)
  • Sedih (23.1%)
  • Terganggu (23.1%)
  • Terinspirasi (15.4%)
  • Marah (7.7%)
  • Terhibur (7.7%)
  • Takut (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments