JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar konsultasi publik bertema “Revitalisasi Tambak Udang untuk Mencapai Target Peningkatan Produksi Udang Nasional” guna memastikan semua stakeholder terlibat dalam peningkatan nilai ekspor udang nasional sebesar 250% di tahun 2024.
“Kita bersyukur mendapatkan dukungan yang besar dari pemerintah untuk pembangunan sektor perikanan budidaya, khususnya kita diberi mandat ataupun diberi tugas nanti di tahun 2024 kita bisa meningkatkan nilai ekspor udang sebesar 250%,”ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Dia juga meminta masukan dan saran-saran dari semua pihak untuk bersama-sama membangun budidaya udang. Sebab KKP tidak bisa berjalan sendiri namun membutuhkan dukungan pemerintah daerah serta stakeholder lain seperti asosiasi, akademisi, praktisi dan lainnya.
“Semuanya harus bersatu untuk bersama-sama bersinergi dalam peningkatan produksi udang ataupun pembangunan perudangan nasional ke depan,” tambahnya.
Pembangunan kawasan tambak 5 tahun ke depan akan dibuat melalui model-model klaster. Prinsip klaster budidaya udang sendiri adalah pengelolaan usaha budidaya udang dalam satu kawasan dengan manajemen teknis dan usaha yang dikelola secara bersama dengan tujuan untuk meminimalisir kegagalan dan meningkatkan produktivitas, namun tetap ramah terhadap lingkungan.
“Kenapa kita harus membuat klaster ataupun kawasan tambak udang ini, karena dengan kita membuat satu kawasan tambak udang, maka akan mempermudah manajemen kawasan berbasis kepada lingkungan. Disamping itu juga mempermudah dalam pembinaan, termasuk juga penguatan permodalan dan lainnya,” jelas Slamet.
Slamet menekankan, ke depan kawasan tambak udang ini dapat diintegrasikan dengan konsep silvofishery. “Dengan silvofishery kita bisa mengembangkan budidaya dengan cara polikultur secara tradisional yang terkendali yaitu polikultur dengan kakap putih, bisa kita tebarkan nila salin, rumput laut dan lainnya. Kita pastikan keberadaan mangrove sebagai barrier yang mempertahankan lingkungan agar bisa berkelanjutan,” tuturnya.
Melalui konsultasi publik ini, Slamet berharap dukungan dan bantuan dari stakeholder agar potensi perikanan budidaya dapat dioptimalkan.
“Semoga dengan konsultasi ini dapat memberikan masukan-masukan ataupun pencerahan-pencerahan untuk kami kedepan, agar program pengembangan tambak udang ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran,” tutupnya.
Wakil Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan (KP2KP) Bidang Sinergi Dunia Usaha, Agnes Marcellina menjelaskan revitalisasi tambak udang termasuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024 sesuai dengan arahan dari presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengoptimalkan perikanan budidaya.
“Target dari pertumbuhan tambak udang yang tadi disebutkan Dirjen Perikanan Budidaya yaitu 2,5 kali lipat setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2024 nanti produksi udang kita bisa mencapai 1,2 juta ton, dengan nilai produksi dari 30 triliun rupiah menjadi sekitar 90 triliun rupiah,” sebut Agnes.
“Kita boleh berbesar hati bahwa nilai ekspor udang Indonesia saat ini adalah peringkat ke 4 setelah India, Ekuador dan Vietnam,” papar Agnes.
Agnes menekankan dengan pembukaan kawasan tambak baru akan meningkatkan permintaan benih dan pakan. Dia juga meminta KKP memikirkan ketersediaan pakan dan benih yang selama ini masih berfokus di Pulau Jawa. Dengan adanya pengembangan kawasan baru di provinsi lain, misalnya kawasan timur ada di Sulawesi Utara, Maluku atau Papua.
“Saya berharap semoga konsultasi publik ini ada komunikasi dua arah antara stakeholder, pembuat kebijakan, kemudian para pelaku usaha sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah blue print atau roadmap untuk kepentingan kita bersama dan yang akan menjadi goal kita bersama,” tandas Agnes.
