Kisruh Impor Garam, Sistem Niaga Diulang

335
ilustrasi by google.com

Koran Jakarta – Setelah kisruh impor garam antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah akhirnya menata ulang sistem tata niaga.

Pemerintah akhirnya mengubah tata niaga impor garam dari sistem kuota ke dalam bentuk tarif.

Hal itu untuk mengatasi karut-marut impor garam. Melalui sistem tarif, semua pelaku usaha diberikan peluang mengimpor asalkan membayar tarif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Garam, Polda Metro Jaya beserta instansi terkait lainnya di Jakarta pada Senin (21/9) menyebutkan bahwa sistem kuota hanya membuka peluang bagi praktik oligopoli di pasar.

Dia mengaku pernah meneliti kasus seperti itu. Saat itu di dalam negeri sedang terjadi panen raya bawang di Brebes tetapi anehnya importir justru melakukan impor untuk menghancurkan bawang lokal.

Efeknya petani bawang tidak lagi menanam bawang yang mengakibatkan berkurangnya produksi pada tahun berikutnya. Hal itulah yang menjadi alasan importir tadi untuk menaikkan jumlah impor sehingga impor itu tidak pernah turun, selalu naik.

Apa yang terjadi pada bawang terjadi juga pada komoditas pangan yang lainnya termasuk impor garam. Para pedagang perantara kerap mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Ada tujuh pihak yang membuat impor garam bermasalah. Banyak pihak yang menyebutnya sebagai tujuh samurai tetapi oleh Rizal kelompok itu disebutkan sebagai ketujuh begal garam.

Ketujuh begal garam itu membuat kartel yang sangat predatorik, mereka makan segalanya tanpa memikirkan nasib orang lain termasuk petani. Itulah yang membuat sistem kuota sangat merugikan karena hanya dikendalikan oleh pelaku usaha yang bersifat predator tadi.“Mereka sangat kejam, sehingga tepatlah jika sistem itu diubah ke bentuk tarif,”tegasnya.

Menyangkut langkah teknisnya, Rizal mengusulkan agar tarif itu sebesar 150-200 rupiah per kilo gram (kg) dengan maksud agar garam lokal juga bisa bersaing. Tetapi meskipun demikian angka itu hanya perhitungan Menko, dan Kemendaglah yang punya wewenang untuk menentukan itu setelah melakukan perhitungan yang matang.

Perkuat Monitoring

Untuk memperkuat perubahan sistem kuota ke tarif, Rizal juga meminta agar aparat seperti Kemendag, Bea Cukai dan Polda benar-benar mengawasi kebocoran pada impor garam. Pasalnya, ada tiga segmentase garam yakni garam industri, garam untuk aneka pangan dan garam konsumsi.

Dalam praktiknya, yang selalu bocor pada pasar konsumen ialah garam untuk aneka pangan. Kita duga jika hal serupa juga terjadi pada garam industri.

“Saya minta instansi-instansi ini harus pastikan agar segmentasenya benar-benar efektif, tidak ada kebocoran,” katanya.

Nantinya akan diperkuat tim monitor yang salah satunya untuk memastikan berapa data produksi garam lokal, berapa kebutuhan sesungguhnya serta berapa yang mesti diimpor.

Rakor juga membahas peningkatakan kualitas garam lokal serta pembangunan garam industri untuk menekan impor garam. Hasil rakor ditindaklanjuti setelah Kemendag menyelesaikan hitungan tarif yang akan dikenakan pada importir.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa beberapa catatan diharapkan menjawab persoalan tentang garam yang selama ini diresahkan olehnya beserta banyak petani garam lokal.

Dia berharap agar ke depan tidak ada lagi praktik monopoli dan oligopoli di sektor garam agar petani garam bisa sejahtera. ers/E-9

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments