Ketentuan Impor Garam, KKP Dilibatkan

257

Koran Jakarta- Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mencabut regulasi Permendag Nomor 58 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Garam. Hal itu untuk mengatasi masalah penyerapan garam lokal yang selama ini kerap dipermasalahkan. Ketua Tim Deregulasi Perdagangan Arlinda di Jakarta pada Jumat (18/9) menyebutkan bahwa Permendag tersebut akan dicabut dan diganti dengan aturan baru yang disertai beberapa perubahan mendasar.

Salah satu di antaranya dengan menyertakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal impor garam. KKP akan dilibatkan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dalam bidang ekonomi. Selama ini Kemendag mengeluarkan izin impor garam setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Kuota impor garam ditetapkan melalui rakortas,”ungkapnya.

Hal tersebut berlaku juga untuk rekomendasi impor pangan lainnya yang sebelumnya harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian (Kementan). Ke depan, semuanya diputuskan melalui rakortas.

Hal lain yang diatur dalam regulasi baru tersebut yakni penghapusan Importir Produsen (IP), status Importir Terdaftar (IT) serta hanya mengenakan Angka Pengenal Importir Produsen (APIP).

“Semuanya untuk menyederhanakan birokrasi impor, sehingga tidak lagi berbelit-belit,”papar Arlinda.

Sebagaimana diketahui, kisruh tentang impor garam telah lama terjadi. Sebelumnya Menteri KKP Susi Pudjiastuti mempersoalkan kebijakan impor garam yang kerap merugikan produsen garam lokal, terutama garam industri.  ers/E-9

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments