Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing, 101 Triliun Rupiah!

3194

Koran Jakarta – Kawasan perairan Indonesia masih menjadi target utama para pelaku penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2014 mencatat kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan 101 triliun rupiah per tahunnya.

Potensi laut dunia, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan terbesar dari praktik illegal fishing serta praktik kepariwisataan bahari yang belum mengikuti kaidah konservasi yang mengakibatkan kerugian besar ekonomi dan mengancam keanekaragaman hayati laut.

Selain eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan, perubahan iklim dan perusakan habitat laut menjadi ancaman serius khususnya bagi mereka yang hidup pada garis kemiskinan yang bergantung kehidupannya pada sumber daya laut.

Berdasarkan analisis dari sampel global lebih dari 1200 spesies laut, tidak hanya ikan, diperkirakan penurunan setengah dari populasi laut terjadi antara 1970 – 2012. Terumbu karang bahkan diprediksi bisa punah pada 2050 sebagai dampak dari perubahan iklim.

 

Padahal sedikitnya 25 persen dari semua populasi spesies laut dan setidaknya 850 juta orang bergantung langsung kepada jasa ekonomi, sosial dan budaya yang disediakan terumbu karang. Temuan ini berdasar pada analisis peneliti di Zoological Society of London (ZSL) atas data statistik yang sebelumnya dilaporkan dalam WWF Living Planet Report 2014.

Meski demikian, Living Blue Planet Report yang dirilis WWF pada Rabu (16/9), menyatakan bahwa kondisi laut beserta sumber dayanya yang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir dapat diperbaiki kembali pada tingkat kelestarian yang mampu menopang kehidupan manusia.

“Living Blue Planet Report diterbitkan untuk memberikan gambaran terkini dari keadaan laut,” kata Marco Lambertini, Dirjen WWF Internasional   dalam acara Peluncuran Living Blue Planet Report dan Penandatanganan WWF Signing Blue, di Jakarta, pekan lalu.

CEO WWF-Indonesia, Efransjah mengatakan, Living Blue Planet Report adalah upaya WWF untuk menawarkan solusi untuk membawa keluar laut dari kondisi yang terus menurun.

“Kita beruntung karena masih memiliki kesempatan untuk memutar balik keadaan dan memperbaiki kerusakan yang ada,” kata Efransjah.

Ia menuturkan, perubahan mendasar yang dibutuhkan adalah mengubah pola hidup kita pada batas daya dukung laut sehingga laut bisa menjamin ketahanan pangan, menjadi sumber penghidupan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan ekosistem global.

“Selain sektor perikanan, laut juga menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya seperti industri pariwisata,” tuturnya.

Data World Travel Monitoring Forum menunjukan industri kepariwisataan Indonesia masuk dalam 13 negara yang mengalami pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Pada 2014, industri pariwisata Indonesia tumbuh 7,2 persen, setara dengan jumlah kunjungan 9,4 juta wisatawan mancanegara. Dalam skala bentang laut seperti Coral Triangle, industri pariwisata bahkan berkontribusi sebesar 1,2 juta dollar AS dan berpeluang tumbuh lebih besar.
whatreq

Meski menguntungkan dari sisi bisnis, pertumbuhan industri pariwisata, seperti halnya usaha-usaha di bidang perikanan juga memiliki risiko yang mengancam kelestarian laut. Tekanan terjadi melalui pembangunan infrastruktur, fasilitas serta pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk kepariwisataan. Aktivitas pariwisata juga berdampak pada sumber daya air, udara, mineral dan masyarakat lokal jika tidak dilakukan secara bertanggung jawab. Karena itu, WWF menginisiasi program Signing Blue sebagai inovasi dan wadah bagi penyedia jasa pariwisata dan wisatawan untuk ikut serta melindungi sumber daya alam.

“Signing Blue mendorong pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat untuk bisa memanfaatkan sekaligus mengamankan laut yang menghidupi. Ini adalah salah satu pendekatan dari konsep WWF ‘Perspektif Satu Planet’. Langkah-langkah penting untuk melestarikan sumber daya laut utamanya melalui konsumsi yang lebih bijak dan mengutamakan keberlanjutan,” beber Efransjah.

Penelitian WWF lainnya di awal tahun ini, menemukan bahwa dari setiap dolar yang diinvestasikan untuk menciptakan kawasan konservasi laut dapat menghasilkan manfaat tiga kali lipat melalui penyediaan lapangan kerja, perlindungan pesisir, dan perikanan. san/R-1

Penyalahgunaan Teknologi

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan AntarLembaga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Suseno menegaskan, keadaan laut di Indonesia tengah mengalami kerusakan yang cukup kritis.

Ia menyebutkan ulah tangan manusia dalam menyalahgunakan teknologi merupakan faktor utama kerusakan laut. “Kecepatan teknologi dalam mengambil ikan tidak seimbang dengan perkembangbiakannya. Bila secara terus-menerus tidak diberi jeda untuk berkembang biak, maka habislah ikan-ikan di laut,” tuturnya.

Ketidaksiplinan pihak-pihak terkait dalam menjaga harmoni keberlangsungan hidup sumber daya laut telah mengantar nasib negara maritim ini pada ujung tanduk.

Melalui Living Blue Planet Report, WWF kembali mengajak seluruh pihak terkait untuk menerapkan sustainable principle. “Sebelum benar-benar terlambat, mari kita mempebaiki kondisi yang masih bisa untuk diselamatkan.   Seluruh aktivitas industri tersebut harus diimbangi dengan konservasi yang berpedoman pada index dalam laporan ini,” tambah Erfansjah.

Signing Blue merupakan aksi yang dicanangkan WWF untuk mengajak para pelaku industri pariwisata menciptakan bisnis pariwisata yang berkelanjutan. Mengawali langkah ini WWF telah menggandeng tiga organisasi besar di industri pariwisata, yakni PATA (Pasific Asia Travel Association), Triptus, dan Wallacea untuk mempraktikan bisnis pariwisata yang bertanggung jawab.

Poernomo Siswoprasetijo selaku CEO PATA mengungkapkan pengembangan wisata bahari sebagai sektor tereksotis di Indonesia harus dalam kondisi yang sehat sehingga dapat terus dilanjutkan untuk mendukung pencapaian target 20 juta wisatawan pada 2019 mendatang.

“Kami bersedia menandatangani Signing Blue dan komit untuk bersama-sama melakukan konservasi bersama rekan-rekan WWF. Juga mengelola berbagai daerah yang memiliki potensi industri wisata bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

Sementara itu, KKP menyambut baik inisiatif ini dengan turut bersinergi bersama WWF di lapangan dalam mengawasi serta melaksanakan konservasi untuk mewujudkan pariwisata yang berfokus pada kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

“Inisiatif ini sesuai dengan Nawa Cita yang menjadi pedoman kita hingga 2025. Sudah saatnya masyarakat Indonesia merubah mindset bahwa negara ini tidak sekadar negara bahari, melainkan negara maritim yang dapat bersaing dalam bidang ekonomi dengan menonjolkan kekayaan baharinya,” pungkas Suseno. san/R-1

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Sedih (85.7%)
  • Terinspirasi (14.3%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments