JAKARTA, suaramerdeka.com – Jika dibandingkan dengan negara lain di Asean, Indonesia jauh lebih kaya potensi kekayaan perikanan dan kelautannya. Meski untuk budidaya laut Indonesia sayangnya masih kalah dari Vietnam. Demikian dikatakan Pemerhati isu kemaritiman dari Thamrin School of Climate Change dan Sustainability baru-baru ini.
Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, FPIK-IPB Bogor itu menambahkan, meski potensi kekayaan perikanan dan kelautan Indonesia nomer 1 di Asean, sayangnya lagi untuk bidang perdagangan produk perikanan pusatnya justru di Thailand, yang malah menjadi penentu harga ikan Tuna.
Demikian halnya, pelabuhan perikanan tuna malah ada di General Santos di Filipina yang lebih maju dari Indonesia. “Untuk perdagangan laut ada Singapura yang menjadi kota bandar dunia, bukan Indonesia,” ujar Alan.
Alan menjelaskan potensi perikanan ada dua. Pertama potensi perikanan tangkap, dan budidaya. Perikanan tangkap masih perlu diperjelas untuk mengetahui berapa besar stok ikan laut di wilayah Indonesia.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang update data stok ikan semua jenis. Khusus untuk jenis tuna, kita punya stok ikan 2-3 juta ton per tahun,” katanya sembari menambahkan, di Utara Papua potensi perikanan dan kelautannya masih belum dimanfaatkan.
Sedangkan untuk budidaya besarannya mencapai 12 juta ha, namun sayangnya baru termanfaatkan 117 ribu ha. “Potensi kelautan kita sangat luar biasa, karena sejak Indonesia merdeka luas laut kita cuma 100 ribu km2. Tapi dengan adanya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), maka luas laut kita menjadi total 5.8 juta km2 (termasuk 2.7 juta km2 perairan ZEE),” terangnya.
Sayangnya, sampai saat ini, Indonesia belum tahu persis kekayaan lautnya, mulai dari permukaan, kolom air, dasar laut (sea bed), sampai bawah sea bed.
Menurut Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Surya University ini, sayangnya tata kelola perikanan dan kelautannya belum optimal. Dia mencontohkan, seorang menteri KKP harus mengelola perikanan tangkap seluruh perairan Indonesia (5.8 juta km2) yang terbagi dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Ini termasuk menghitung stok ikan, perizinan tangkap, dan lain lain. Padahal masing-masing WPP memiliki karakteristik sendiri dan perlu pengaturan yg spesifik. “Jadi, wewenang Menteri KKP perlu didelegasikan kepada badan-badan otoritas perikanan untuk masing-masing WPP,” imbuhnya.
Dengan kata lain, Alan ingin mengatakan, kebijakan tidak general tapi berorientasi kepentingan WPP. Karena, badan Otorita Perikanan tentunya harus memiliki pengelola yang profesional, selain administratur perwakilan pemerintah.
Selain itu, masyarakat juga bisa terlibat melalui perwakilan di dewan pertimbangan badan otorita perikanan. Dengan demikian, persoalan pendanaan, nelayan, kapal, izin tangkap, dan lainnya, bisa dihandle oleh badan otoritas tersebut
(Benny Benke/CN41/SMNetwork)
