Kejar Capaian Zona Integritas, Itjen KKP Laksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas

19
Dok. Humas Itjen

KKPNews, Jakarta – Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas melalui 2 tahap, yaitu pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Pada tahap pencanangan, deklarasi/pernyataan dilaksanakan melalui  Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI oleh Pimpinan unit kerja (minimal unit Eselon III). Kegiatan ini merupakan pernyataan bahwa unitnya telah siap membangun ZI.

Pencanangan ini dilakukan oleh Unit yang seluruh pegawai telah menandatangani dokumen pakta Integritas. Tahapan selanjutnya yaitu proses pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang merupakan tindak lanjut dari pencanangan pembangunan ZI. Dalam membangun ZI, pimpinan Unit Eselon I menetapkan calon unit kerja berpredikat WBK.

Terdapat 2 jenis komponen yang harus dibangun oleh unit terpilih, yaitu komponen pengungkit yang masing-masing memiliki target yang ingin dicapai dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.  Terdapat 6 komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.  Melalui 6 komponen dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai komponen hasil.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beberapa hal yang menjadi persyaratan bagi Unit Kerja yang akan diusulkan sebagai WBK/WBBM, yaitu:

  1. setingkat eselon I sampai dengan eselon III;
  2. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
  3. dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi
    secara baik; dan
  4. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Sehubungan dengan telah diusulkannya Satker-Satker lingkup KKP sebagai calon WBK/WBBM tersebut, Itjen KKP secara aktif melaksanakan evaluasi, pemantauan, dan pendampingan atau asistensi (sebelum dan saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional/TPN). Adapun pada bulan Februari ini, Itjen secara intensif melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas pada beberapa Satker, dimana pada asistensi tersebut akan dilakukan: 1) Pengecekan dokumen dan implementasi dari setiap indikator komponen penilaian WBK/WBBM sesuai lembar kerja yang telah ditetapkan; 2) Simulasi pengisian nilai dan uraian kondisi berdasarkan dokumen dan realisasi pembangunan ZI yang dilaksanakan oleh unit kerja; 3) Konsultasi terkait pelaksanaan survei persepsi korupsi dan survei persepsi kualitas pelayanan, dan 4) Pemberian saran perbaikan atas komponen-komponen WBK/WBBM yang belum terpenuhi.

Diharapkan melalui asistensi dan pemantauan pembangunan ZI tersebut, Satker-satker yang diajukan akan lulus dalam penilaian dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM. Terpenting lagi, pembangunan ZI tersebut tidak sekedar formalitas pemenuhan dokumen penilaian ZI saja, namun bagaimana mengimplementasikan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Humas Itjen)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments