Jaring Masukan Stakeholder, KKP Selanggarakan Konsultasi Publik Perlindungan Ikan Sidat di Poso

58
KKP bersama IFish-FAO menyelenggarakan konsultasi publik penyusunan kebijakan tentang perlindungan ikan sidat di Poso, Sulawesi Tengah (31/1). Dok. DJPRL

KKPNews, Poso – Guna menjaring masukan dari stakehoder di Poso, KKP bersama IFish-FAO menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik penyusunan kebijakan perlindungan ikan sidat di Poso, Sulawesi Tengah. Sebelumnya, kegiatan konsultasi publik serupa telah dilaksanakan di Cilacap, Jawa Tengah; Sukabumi, Jawa Barat; Bolmow, Sulawesi Utara; dan wilayah Jabotabek (31/1).

Konsultasi publik yang dihadiri oleh perwakilan dari DJPRL, BRSDMKP, LIPI, Pemkab Poso, IFish-FAO, LSM, perguruan tinggi, pengusaha, dan nelayan sidat ini dibuka secara langsung oleh Bupati Poso, Darmin A. Sigilipu.

“Ikan sidat sudah masuk dalam RPJM Poso dan telah diatur pemanfaatannya melalui Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2017,” ujar Darmin dalam sambutannya.

Hasil konsultasi publik menyepekati bahwa kebijakan pengelolaan ikan sidat yang ada saat ini (Permen KP No. 19 Tahun 2012) perlu diperkuat melalui penetapan status perlindungan terbatas, yakni berupa larangan penangkapan indukan (ukuran matang gonad) sepanjang waktu di muara sungai dan larangan penangkapan glass eel pada waktu-waktu tertentu. (DJPRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments