Intervensi KKP dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Asia

23

KKPNews, Jakarta – Intervensi Indonesia dalam sidang ke-76 Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific/UNESCAP) disampaikan langsung oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono selaku Ketua Delegasi RI.

Dalam sidang yang dilakukan secara virtual di Bangkok tersebut, UNESCAP mengesahkan Resolusi Inisiatif Indonesia “Strengthening Cooperation to promote the Conservation and Sustainable Use of the Oceans, Seas, and Marine Resources for Sustainable Development in Asia and the Pacific.”

Pada 76th UNESCAP, Aryo menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi, sosial dan lingkungan di lautan untuk pembangunan berkelanjutan. “Indonesia menyerukan pentingnya marine protected area (MPA) dan mendukung target global untuk mencapai luasan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut,” ungkapnya di Jakarta.

Hingga saat ni, kawasan konservasi laut telah mencapai 23,1 juta hektar MPA, atau 15,7% dari perairan wilayah laut. Secara bertahap KKP akan melindungi 32,2 juta hektare pada tahun 2030. Untuk mengelola kawasan perlindungan laut secara efektif, Indonesia juga telah mengaturnya melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional 2018-2025.

Aryo pun mengajak seluruh negara anggota untuk mempertimbangkan tantangan global akibat dampak dari Covid-19 sebagai peluang untuk mengimplementasikan terobosan dalam program kerja sama ekonomi, sosial dan lingkungan. “Bagi Indonesia, ini adalah salah satu tugas penting dan menjadi satu kesempatan besar. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut dan komunitas pesisir yang tinggi, kita perlu mengubah tantangan menjadi peluang, dan memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan selaras dengan kebutuhan masyarakat, laut yang sehat dan kesejahteraan,” urainya.

Upaya Indonesia dalam transformasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan diarahkan pada aktifitas berbasis kelautan, peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir, kesehatan laut dan ekosistem pesisir dengan penguatan pengelolaan WPP melalui manajemen perikanan berbasis ekosistem, budidaya laut, dan perlindungan habitat laut yang terintegrasi dalam rencana tata ruang laut, rehabilitasi lingkungan laut terpadu berbasis alam, melanjutkan upaya memberantas IUU Fishing, mengurangi marine debris, serta meningkatkan mata pencaharian guna memastikan keberlanjutan industri perikanan dan pariwisata bahari dalam jangka panjang.

Selain Aryo, hadir pula dalam sidang tersebut Delegasi RI lainnya yaitu Duta Besar RI untuk Thailand dan Direktur Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup (PELH) Kementerian Luar Negeri.

UNESCAP merupakan salah satu dari lima komisi regional di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang dibentuk untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di Asia dan Pasifik, serta membina hubungan ekonomi antara kawasan dan daerah lain di dunia. UNESCAP terdiri dari 53 Negara Anggota dan sembilan Associate Member. Selain negara-negara di Asia dan Pasifik, Perancis, Belanda, Inggris dan Amerika Serikat juga menjadi bagian anggota komisi.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments