Indonesia – Jepang Bahas Kelanjutan Kerja Sama Bisnis dan Investasi

297
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengisi Marine and Fisheries Business and Investment Forum dengan tema Japan – Indonesia Business and Investment Forum di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV, Senin (11/9). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Marine and Fisheries Business and Investment Forum dengan tema Japan – Indonesia Business and Investment Forum di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari IV, Senin (11/9). Forum ini ditujukan untuk percepatan program prioritas nasional pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan meningkatkan kerja sama bisnis dan minat pelaku usaha Jepang, khususnya pembangunan SKPT di Sabang, Morotai, dan Natuna.

Acara dibuka oleh Menteri Susi, dilanjutkan penyampaian sambutan dari Minister Embassy of Japan in Indonesia Mari Takada. Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Jenderal KKP, Inspektur Jenderal KKP, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kedutaan Besar Jepang, Walikota Sabang, Japan International Cooperation Agency (JICA), pelaku usaha Jepang, pelaku usaha Indonesia, baik BUMN Perikanan (PT Perinus dan PT Perindo) maupun swasta murni. Adapun pelaku usaha Jepang yang hadir, di antaranya Mitsubishi Corporation, Nitto Seimo Co.Ltd., PT Sojitz Indonesia, Furuno Electric Co., Ltd., Yanmar Marine Systemn Co. Ltd., Yamako Pacific Group (PT Karyacipta Buanasentosa), Mitsui Consultants Co. Ltd., dan PT Mayekawa Indonesia.

“Saya mengharapkan peningkatan hubungan kerjasama dan bisnis antara pemerintah Indonesia dan Jepang yang lebih baik dan tentunya lebih menguntungkan kedua belah pihak. Jepang sebagai salah satu rekanan Indonesia dalam pembangunan tentunya akan lebih memahami dan segera memberikan supportnya untuk membantu Indonesia dalam pembangunan-pembangunan ke depan, sehingga dua negara ini bisa menjadi partner dalam menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Tenggara,” tutur Menteri Susi saat membuka acara.

Dalam hal ini KKP ingin membuat satu terobosan dan bergerak cepat untuk mengantisipasi kompetisi global dengan lebih membuka diri, transparan, dan mengedepankan good governance. Sebelumnya KKP telah mengadakan beberapa pembicaraan dengan pemerintah Jepang untuk pelaksanaan beberapa proyek bersama di pulau terluar.

Menurut Menteri Susi meningkatkan hubungan kerja sama dan bisnis antara Indonesia dan Jepang yang lebih menguntungkan. Jepang sebagai salah satu rekanan Indonesia lebih memahami Indonesia diharapkan dapat menjadi partner yang menjaga stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi wilayah Asia Tenggara.

KKP ingin membuat satu terobosan dengan gerak cepat untuk antisipasi kompetisi global, dengan lebih membuka diri dan transparan dengan good governance membuat projek bersama di 6 lokasi terluar Indonesia. Diharapkan seluruh pejabat es I dan JICA khususnya Jepang dapat menyusun pola kerja sama yang dapat dikembangkan kedua belah pihak.

“KKP setiap tahun memiliki anggaran untuk bidang perikanan tangkap hampir mencapai USD100 juta, perikanan budidaya hampir USD80 juta, bidang riset juga kurang lebih sama. Merupakan kesempatan besar untuk mengundang stakeholder usaha dari Jepang untuk bekerjasama dengan pemerintah dan swasta Indonesia baik BUMN, BUMD, maupun swasta murni,” ungkap Menteri Susi.

Ia pun berharap, dengan bisnis forum ini semua pihak merasakan perubahan menuju good governance. “Lebih transparan dan lebih terbuka. Kita adakan secara terbuka, tidak seperti biasanya, di era dan periode yang baru. Kita ingin melakukan dengan lebih baik mengikuti standar internasional, dengan regulasi dan proses yang lebih mudah. Proses bisnis kita diupayakan menjadi lebih transparan dan mudah dimengerti setiap orang. Jadi KKP akan bergerak menuju transparansi, terintegrasi, dan terbuka,” ucap Menteri Susi.

Menteri Susi kembali menegaskan, Indonesia akan melanjutkan pemberantasan IUU Fishing secara konsisten. Usaha perikanan tangkap memang tertutup untuk asing, akan tetapi Indonesia membuka seluas-luasnya investasi usaha budidaya, pemasaran, pengolahan, dan teknologi pembekuan. Ia pun menekankan, usaha perikanan tangkap harus dimiliki oleh perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Indonesia.

“Saya harapkan ketegasan ini memberikan ketetapan hukum. KKP menegakkan hukum di perikanan sangat jelas. Kita open untuk hal apa saja dan kita tertutup untuk hal apa saja. Saya harapkan dengan kejelasan ini, kita bisa bekerjasama dengan baik dan menguntungkan kedua belah pihak,” Menteri Susi menutup arahannya.

Selanjutnya, Minister for Japan Embassy Mari Takada menyampaikan apresiasi kepada kedua negara yang begitu pro-aktif dan energik dalam mengembangkan sektor perikanan di Indonesia, dengan langkah pembahasan kerja sama yang sangat cepat. “Sangat disadari bahwa Indonesia dan Jepang merupakan negara maritim yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif terkemuka di dunia, sehingga berbagai hal bisa di-sharing dan dikerjasamakan,” ujarnya. Ia menambahkan, Indonesia adalah negara pemasok hasil perikanan yang penting bagi Jepang, sehingga hubungan perdagangan ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan Jepang.

Menurut Mari Takada, negaranya sangat paham Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengembangkan sektor perikanan khususnya di pulau-pulau kecil terluar. Untuk itu, perusahaan-perusahaan Jepang yang hadir dalam acara ini memiliki teknologi tinggi untuk mendukung hal tersebut. Harapannya, melalui interaksi, diskusi, dan kunjungan ke Morotai akan ada berbagai kerjasama yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan agar Jepang bisa berkontribusi dalam pembangunan Indonesia di sektor perikanan.

Diskusi one on one selama forum bisnis dipandu oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Di akhir forum, Mitsubishi Corporation nmenyatakan kesediaan mendukung pembangunan SKPT. Sedangkan perusahaan Jepang lainnya seperti Yanmar Marine System Co. Ltd. dan PT Mayekawa Indonesia berminat menjadi suplier sarana prasarana yang dibutuhkan SKPT dalam pengadaan mesin kapal dan cold storage. (Humas PDSPKP/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments