Gerai Perizinan Muara Angke Dukung Geliat Industri Perikanan

111
Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin berfoto bersama pelaku usaha yang mengikuti gerai perizinan di PP Muara Angke, Sabtu (3/2).

Muara Angke  – Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT). Dengan tujuan untuk mempermudah akses perizinan dalam mendukung industri perikanan, kali ini gerai perizinan digelar di Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke selama 5 hari (30 Januari – 3 Februari 2018).

Dalam kurun waktu 5 tersebut hari, gerai perizinan ini menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 36 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 164 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 53 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 48 kapal dan dengan PNBP lebih dari Rp 5 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Saifuddin mengatakan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang dilakukan dalam rangka penataan sistem perizinan kapal perikanan nasional. “Selama ini banyak kapal perikanan dengan bobot di atas 30 Gross Tonnage (GT), tetapi tertulis dalam dokumen di bawah 30 GT (mark down) sehingga banyak merugikan Negara,” ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan gerai ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

“Dari hasil ukur ulang beberapa kapal yang mengajukan izin di PP. Muara Angke  terdapat ukuran kapal yang semula 3 GT menjadi 61 GT  serta semula 4 GT menjadi 48 GT. Nggak benar ini,” jelasnya.

Lebih lanjut Saifuddin menyatakan, KKP terus berkomitmen melakukan penertiban kepada pemilik kapal yang melakukan markdown kapal perikanannya. “Kita berharap tidak  lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal karena akan ditindak dan KKP juga telah memfasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui gerai perizinan”, ujarnya.

Semula kapal < 30 GT menangkap di laut teritorial atau dibawah  12 mill. Setelah dilakukan ukur ulang kapal-kapal tersebut beralih menjadi izin pusat dan menangkap ikan di WPP sesuai alat tangkap yang digunakan.

Dengan demikian kapal-kapal tersebut berlayar lebih jauh dan berarti nelayan mendukung industri perikanan di daerah-daerah di Wilayah Pengelolalan Perikanan (WPP) tersebut serta meningkatkan kegiatan ekonomi di pelabuhan-pelabuhan pangkalan maupun pelabuhan muat dimana kapal-kapal tersebut singgah. (CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments