Genjot Potensi Usaha Perikanan di Gorontalo, KKP Kucurkan Bantuan Senilai 6,9 Miliar

215
Ilustrasi: Bioflok (Kompas)

KKPNews, Gorontalo – Sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan dukungan langsung dengan nilai sebesar Rp6,9 miliar bagi masyarakat Gorontalo. Bantuan yang diberikan berupa input produksi budidaya (benih ikan dan pakan ikan mandiri), usaha budidaya sistem bioflok, sarana dan prasarana pengolahan (ice flake machine, kendaraan berpendingin, dan chest freezer), sarana konservasi dan alat selam, dan dukungan pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan.

Bantuan tersebut diserahkan dalam giat Kujungan Kerja Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Roem Kono ke Kabupaten Gorontalo, Sabtu (6/4). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP; Bupati Gorontalo; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo; dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Kepala BRSDM KKP, Sjarief Widjaja menyebutkan, dukungan tersebut diberikan mengingat besarnya potensi usaha perikanan di Provinsi Gorontalo.

“Kesempatan ini tentunya menjadi momen penting untuk bertatap muka secara langsung dengan para pelaku utama kelautan dan perikanan dan melihat lebih dekat perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Gorontalo. Terlebih di tengah-tengah hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR RI. Semoga momen ini dapat terus berlanjut, sehingga pemerintah maupun DPR mendapatkan gambaran utuh perkembangan kelautan dan perikanan di daerah,” tutur Sjarief di hadapan para pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam, dan pelaku usaha perikanan lainnya yang hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Sjarief berpesan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk usaha perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip berkelanjutan (sustainability). Ia mengingatkan masyarakat yang hadir bahwa pengelolaan yang tidak terukur dan tidak merata dapat mengancam usaha perikanan.

“Dalam hal ini, KKP juga bertanggung jawab mempertahankan kelestarian lingkungan dan keanekaragaman stok jenis ikan asli yang terancam kelestariannya yakni dengan terus mendorong kegitan restocking jenis ikan asli Indonesia. Kita pun telah sama-sama lakukan kegiatan pelepasliaran benih ikan tawes di Danau Limboto sebanyak 500.000 ekor yang merupakan hasil produksi dari BPBAT Tatelu. Dari sisi lingkungan tentu akan menjaga kestabilan stok dan penyeimbang kualitas lingkungan danau. Sedangkan dari aspek ekonomi, diharapkan akan meningkatkan jumlah tangkapan bagi nelayan perairan umum daratan (PUD),” papar Sjarief.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Gorontalo memiliki Danau Limboto yang cukup luas. Namun sayangnya kondisinya saat ini cukup memprihatinkan karena tingginya laju sedimentasi dan eutrofikasi. Terkait upaya pelestarian dan penyelamatan Danau Limboto, Sjarief menyampaikan bahwa KKP berharap ada sebuah regulasi terkait peta jalan penyelamatan danau, sehingga upaya-upaya pengendalian lebih bersifat komprehensif dan tidak parsial serta berbasis pada pendekatan ekosistem.

Pasalnya, penurunan kualitas danau tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal dalam hal ini keberadaan KJA budidaya ikan saja, namun juga oleh aktivitas multi-sektor termasuk pemukiman, pertanian, industri, dan lainnya  yang memicu cemaran dan eutrofikasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya sinergi antarsektor terkait dalam melakukan pengendalian aktivitasnya.

Lebih lanjut Sjarief menerangkan, KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui 3 (tiga) strategi utama yakni bagaimana mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan.

Dalam upaya mewujudkan pilar kedaulatan, KKP terus fokus dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Melalui  pemberantasan IUU Fishing, stok ikan lestari (maximum sustainable yield/MSY) di perairan naik signifikan. Pada 2016 angka stok ikan lestari naik menjadi 12,5 juta ton, yang sebelumnya pada 2013 hanya 7,31 juta ton.

Sepanjang tahun 2018 yang lalu, KKP mencatatkan capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Sebagai contoh berdasarkan indikator ekonomi makro, Nilai PDB Perikanan mengalami kenaikan dari Rp57,84 triliun pada TW III 2017 menjadi Rp59,98 triliun pada TW III 2018 dan neraca ekspor-impor sepanjang Januari-November tercatat positif sebesar USD4,04 miliar.

Pada aspek kesejahteraan pelaku utama perikanan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik dari 109,86 di tahun 2017 menjadi 113,28 pada tahun 2018. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) untuk periode yang sama naik dari 99,09 menjadi 100,80. Begitu halnya, Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN) naik dari 123,01 menjadi 126,68 dan Nilai Tukar Usaha Pembudidaya Ikan (NTUPi) pada periode yang sama naik dari 110,23 menjadi 113,27.

Tren pertumbuhan NTN dan NTPi yang positif sepanjang tahun 2018 tersebut menunjukkan bahwa ada perbaikan struktur ekonomi masyarakat pelaku usaha perikanan (nelayan dan pembudidaya). Struktur ekonomi tersebut yakni peningkatan pendapatan yang berdampak pada perbaikan daya beli masyarakat pembudidaya ikan, utamanya teradap akses kebutuhan dasar. Di sisi lain capaian NTP tersebut juga berpengaruh terhadap peningkatan saving rate dan memicu meningkatkan kapasitas usahanya melalui re-investasi. Sedangkan nilai NTUP yang terus meningkat menunjukkan iklim usaha perikanan semakin baik dan efisien.

Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan tercatat mengalamai kenaikan. Tahun 2017 pendapatan bulanan nelayan rata-rata sebesar Rp3,439 juta naik menjadi Rp3,636 juta pada tahun 2018 (angka sementara). Demikian pula dengan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp3,298 juta menjadi Rp3,385 juta.

Ketersediaan pangan berupa ikan juga diperlukan untuk menjawab tantangan ke depan untuk mencukupi kebutuhan pangan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, saat ini dunia tengah menghadapi masalah kekurangan gizi yang menyebabkan anak tumbuh stunting (kuntet).

Oleh karena itu, Menurut Sjarief KKP berupaya mendorong pemanfaatan potensi sumber daya ikan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. Salah satunya dengan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Dengan upaya tersebut, konsumsi ikan nasional yang pada 2014 lalu hanya sebesar 38,14 kg per kapita naik menjadi 50,69 kg per kapita di tahun 2018. (Humas BRSDM/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments