DPR Sahkan APBN-P 2016 KKP Sebesar Rp 10,57 Triliun

1042
dok

KKPNews, Jakarta – Komisi IV DPR RI mengesahkan perubahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam APBN-P 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 10,57 triliun.

Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang di dalam rapat kerja (raker) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya mengalah untuk menghapus pengajuan anggaran belanja sekitar Rp 1 triliun untuk memodernisasi sistem pengawasan di perairan dari aksi penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).

Hal tersebut dilakukan demi mendahulukan peningkatan kesejahteraan nelayan lokal. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP Sjarief Widjaja mengatakan bahwa kesejahteraan nelayan lebih penting untuk menjadi prioritas pihaknya saat ini.

”Termasuk kami juga menimbang kemampuan keuangan yang dimiliki oleh negara,” ungkap Sjarief usai mengikuti rapat pengesahan perubahan anggaran KKP dalam APBN-P 2016 di ruang rapat Komisi IV DPR, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

Meskipun begitu, Sjarief menjelaskan bahwa rencana KKP untuk memodernisasi sistem pengawasan tidak patah begitu saja. Dia mengatakan pihaknya akan kembali mencoba mengajukan anggaran belanja untuk hal tersebut kepada Komisi IV DPR tahun depan.

”Ini sifatnya kami tunda dulu, karena untuk saat ini kesejahteraan nlayan jauh lebih penting. Mungkin tahun depan kami ajukan lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menolak pengadaaan 6 pesawat patroli sebesar Rp 900 miliar, dan 1 kapal markas senilai Rp 600 miliar, yang diajukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Komisi IV DPR RI menyarankan KKP untuk bekerjasama dengan TNI AL atau AU untuk patroli udara.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiaatuti menjelaskan, bahwa ongkos operasional patroli laut dengan memakai pesawat patroli bisa lebih murah ketimbang dengan menggunakan kapal laut. Bahkan menurutnya, negara bisa menghemat lebih dari Rp 500 miliar lebih per tahun.

“Kenapa saya ingin lakukan (patroli) dengan pesawat? Kita sebenarnya sudah kerjasama dengan AU. Tempo hari mereka pakai Boeing untuk pengawasan. Cuma, Boeing untuk survei kalau malam butuh 180.000 liter BBM. Itu (180.000 liter) bisa kita pakai satu tahun untuk enam pesawat kecil kita. Jadi, cost jauh berbeda,” pungkas Susi.

Untuk menjangkau wilayah operasi hingga 1.000 nautical miles (1.852 kilometer), lanjut Susi, kapal laut membutuhkan waktu hingga 50 jam. Sedangkan pesawat patroli jenis propeler hanya membutuhkan waktu lima jam.

“Sehingga BBM operasi kalau kapal butuhnya 59.500 liter (50 jam), sedangkan pesawat butuhnya 1.810 liter (5 jam),” paparnya. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Sedih (61.9%)
  • Terinspirasi (23.8%)
  • Senang (9.5%)
  • Terhibur (4.8%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments