Dorong Produksi Perikanan, KKP Sosialisasikan Tiga Peraturan Menteri di Aceh Tamiang

126
Dok. Ilustrasi

KKPNews, Aceh Tamiang – Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh melakukan sosialisasi tiga peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) di Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Aceh Tamiang, Kamis (27/6).Ketiga Permen KP tersebut mengatur perihal instalasi, penangkapan, hingga impor produk perikanan.

Kepala Pusat Karantina, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Riza Priyatna menyebut, ketiga Permen KP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi perikanan Indonesia.

“Aceh Tamiang dulu yang terkenal udang windu. Sekarang sudah sulit dicari,” ungkap Riza saat berbicang dengan nelayan dan kelompok tani yang hadir didampingi Kepala SKIPM Aceh, Diky Agung Setiawan.

Menurutnya, kepunahan udang windu ini merupakan akibat sebagian pengusaha yang membeli induk dari luar negeri. “Indonesia penghasil induk udang, tapi anehnya sebagian mengimpor dari Hawaii. Inilah yang membuat penyakit merebak. Akibatnya banyak (udang) yang mati,” lanjut Riza.

Untuk itulah, pihaknya melakukan sosialisasi ketiga Permen KP yang dinilai berdampak positif bagi produksi perikanan Indonesia ini. Ketiga Permen KP tersebut yaitu Permen KP Nomor 9 Tahun 2019 tentang Instalasi Karantina Ikan; Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia; dan Permen KP Nomor 41 Tahun 2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Indonesia.

Menurut Riza, sejauh ini ada enam negara yang terdaftar dilarang mengirim kepiting ke Indonesia, yaitu Tiongkok, Vietnam, Thailand, Ekuador, Meksiko, dan India. Ia menambahkan, saat ini pemerintah juga tengah mengawasi masuknya produk perikanan dari Malaysia yang sedang terserang virus udang.

“Di bagian Serawak, tambak udang di-recovery supaya terbebas penyakit,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pangan, Kelautan, dan Perikanan Aceh Tamiang, Safuan, menuturkan, saat ini terdapat 20.000 hektare tambak yang kondisinya memprihatinkan. Pemda telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, di antaranya bekoordinasi dengan pemerintah pusat dan bekerja sama dengan WWF.

“Kebetulan saya baru dua bulan di sini (menjabat Kadis). Tapi semangat untuk mengembalikan kejayaan udang windu sudah kami lakukan. Mudah-mudahan sosialisasi ini semakin membantu upaya kami,” tandasnya. (Humas BKIPM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments