Dorong Peningkatan Mutu Produk Ekspor Perikanan, KKP Gelar Knowledge Sharing

56
Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Sebagai salah satu pemain utama dalam industri perikanan di dunia, Indonesia senantiasa memperhatikan dengan seksama isu – isu mutu dan keamanan pangan, sehingga produk perikanan Indonesia bisa diterima di 157 negara. Melalui sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan atau SJMKHP, Indonesia telah mendapat pengakuan (harmonisasi) dari negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Tiongkok, dan Rusia. Berbagai jenis komoditas perikanan diekspor ke seluruh dunia, dan setidaknya 5 (lima) di antaranya menjadi andalan Indonesia yang berpengaruh terhadap kinerja ekspor perikanan, yaitu udang, tuna, kepiting, cumi dan rumput laut.

Amerika Serikat (AS) merupakan importir terbesar produk perikanan Indonesia (31%), dengan komoditi utama udang, yaitu sebesar 66.06% dari total ekspor udang Indonesia dengan nilai USD1,74 miliar, diikuti oleh tuna (sebesar 30,58% dari total ekspor dengan nilai USD619,2 juta) dan kepiting (sebesar 75.11% dari total ekspor kepiting Indonesia dengan nilai USD472,96 juta). Meskipun demikian, potensi pasar AS masih belum tergarap secara maksimal, dan masih memungkinkan untuk ditingkatkan.

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BKIPM) selaku otoritas kompeten dalam jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan mencatat terjadi kenaikan secara konsisten terhadap ekspor hasil perikanan Indonesia ke AS. Pada tahun 2015, volume ekspor hasil perikanan Indonesia ke AS sebanyak 145 juta kg dengan nilai USD1,3 miliar, dilanjutkan berturut – turut pada tahun 2016 dan 2017 dengan volume masing-masing 160 juta kg dan 180 juta kg  dan nilai masing-masing sebesar (USD1,4 miliar dan USD1,7 miliar). Selanjutnya, pada tahun 2018 meningkat menjadi 263 juta kg dengan nilai USD1,8 miliar. Hal ini memperlihatkan bahwa peluang pasar ekspor komoditi perikanan di AS masih terbuka lebar.

Sejalan dengan hal tersebut, Jason Seuc, Wakil Direktur Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia mengungkapkan, “Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia memiliki hubungan yang sangat erat di sektor perikanan dan kelautan, bagian dari sejarah panjang hubungan bilateral kedua negara selama 70 tahun. Negara Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor produk-produk perikanan Indonesia dengan nilai perdagangan kurang lebih sebesar USD1,8 miliar atau Rp25,5 triliun per tahun.  Kedua negara bekerja sama untuk mengatasi penangkapan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan meningkatkan praktik-praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.”

Memperhatikan dinamika ekspor perikanan Indonesia dewasa ini, sangat realistis jika di masa depan proporsi ekspor perikanan Indonesia dapat ditingkatkan. Namun di sisi lain, terdapat hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua yakni pemberlakuan standar–standar internasional terkait mutu dan keamanan pangan yang diberlakukan, baik secara mandatory ataupun voluntary dalam era perdagangan bebas global. Termasuk di dalamnya untuk produk perikanan. Persaingan produk perikanan yang terjadi dalam pasar internasional saat ini tidak hanya berfokus kepada penawaran (supply) dan permintaan (demand), namun isu–isu global terkait jaminan mutu dan keamanan pangan turut menjadi referensi utama dalam keberterimaan produk untuk masuk ke suatu negara.

Luasnya pasar komoditi perikanan di AS memiliki tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk diperhitungkan secara cermat, baik terhadap pemenuhan jaminan mutu dan keamanan pangan, maupun diversifikasi produk agar penetrasi pasar dapat dilakukan secara signifikan. Salah satu tantangan yang bersifat teknis adalah bahwa AS merupakan salah satu negara yang sangat menaruh perhatian terhadap isu–isu keamanan pangan, mutu, kelestarian alam, keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, kepatuhan hukum, serta ketertelusuran terhadap komoditas pangan yang diimpor ke negara tersebut. Kondisi ini tidak mengherankan karena AS merupakan salah satu negara besar yang menyokong berbagai penyelesaian isu–isu di berbagai belahan dunia, terutama negara–negara berkembang.

Selain hal–hal yang berkaitan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah menjadi standar harga mati (fixed price) bagi komoditas impor di AS, saat ini mereka juga sangat menaruh perhatian dengan berbagai hal yang terkait dengan rantai produksi dan rantai pasok. Beberpa di antaranya ialah dampak eksploitasi sumberdaya laut terhadap lingkungan sekitar, ketertelusuran produk, keabsahan produk perikanan serta tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan, dan hal terkait lainnya.

Meresponi ketentuan – ketentuan selain mutu dan keamanan pangan, yang di antaranya merupakan sertifikasi pihak ketiga (private standard), Indonesia telah memiliki kapasitas untuk memenuhi persyaratan tersebut, salah satunya dengan “Fair Trade Certification” dan “Marine Stewardship Council Certification”. Selain jaminan mutu dan keamanan pangan, saat ini dunia internasional mempersyaratkan kemampuan telusur pada setiap produk pangan yang diperdagangkan. BKIPM selaku competent authority sedang mengembangkan sistem ketelusuran (traceability) komoditi perikanan untuk melengkapi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir agar memenuhi persyaratan internasional dan diakui oleh competent authority negara importir.

Untuk mewujudkan konsistensi dalam implementasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) serta standar–standar lainnya tersebut, diperlukan suatu mutual partnership sebagai salah satu upaya penguatan mendukung SJMKHP yang terpercaya. Implementasi SJMKHP melibatkan aspek operasional yang dari hulu ke hilir yang diturunkan dari ketentuan – ketentuan/standar teknis internasional (CODEX, SPS Agreement dst.).

Salah satu komponen yang sangat penting dalam mendukung SJMKHP adalah laboratorium penguji mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk itu, BKIPM telah membangun jaringan laboratorium internal di setiap pintu pemasukan/pengeluaran komoditas serta tergabung didalam jejaring laboratorium penguji lintas sektor Indonesia (Jejaring Laboratorium Penguji Pangan Indonesia/JLPPI). Saat ini, level kinerja laboratorium BKIPM telah diakui secara internasional melalui ISO maupun parameter lain. Laboratorium acuan BKIPM yaitu Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM) memiliki kapasitas penguji mutu bertaraf internasional dan terus berupaya meningkatkan kemampuannya. Salah satunya melalui kerjasama teknis yang diharapkan dapat diwujudkan bersama dengan Pemerintah AS di bidang harmonisasi kemampuan SDM dan institusi agar terjadi kontinuitas kepatuhan terhadap regulasi impor AS dalam mendukung konsistensi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia, terutama komoditas ekspor ke AS.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan penguatan komunikasi dan sinkronisasi ide dengan Kedubes AS di Jakarta selaku wakil pemerintah AS dalam upaya mendorong kinerja ekspor hasil perikanan Indonesia ke AS melalui inventarisasi potensi, brainstorming serta identifikasi intervensi strategis yang dapat dilaksanakan melalui kolaborasi bersama dalam meminimalisasi dan memperkuat titik–titik kritis rantai pasok hasil perikanan ekspor Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai elemen di antaranya regulator, pelaku usaha, LSM, serta stakeholder terkait lainnya. (Humas BKIPM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments