DJPT Raih Nilai Indeks Integritas 8.76 dari KPK

784
Dok. Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar. (Foto: KKP)

KKPNews, Jakarta – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) meraih nilai indeks integritas yang membanggakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi pilot project pada penilaian integritas (integrity assessment) organisasi publik. DJPT mendapatkan nilai 8,76 dari skala 0-10.

Aida Ratna Zulaiha, Litbang KPK menyebutkan nilai yg diperoleh ini dapat dijadikan parameter nilai integritas di dalam organisasi unit kerja. Artinya, nilai ini mengindikasikan kondisi integritas di DJPT cukup terjaga.

“Rata-rata sebagian besar pegawai DJPT sudah melakukan pekerjaannya secara akuntabel, transparan dan tidak melakukan korupsi. Nantinya hasil program  ini bisa jadi acuan KKP untuk jadi tindak lanjut upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, pelaksanaan survei ini untuk menilai integritas unit kerja. Parameternya sederhana ketika pejabat atau pegawai melakukan tugasnya secara akuntabel, transparan dan tidak melakukan korupsi itulah yang disebut dengan integritas.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengatakan hal ini merupakan pencapaian yang lumayan tinggi. “Saya rasa tidak ada yg sempurna. Terimakasih untuk KPK dan Inspektorat Jenderal KKP yang telah memfasilitasi DJPT untuk senantiasa bercermin sehingga kita dapat membenahi area yang harus ditata agar dapat lebih akuntabel lagi dalam bekerja,” ungkapnya.

Dia meminta agar seluruh pejabat dan pegawai DJPT tetap melakukan refleksi diri agar kinerja menjadi lebih efektif. Pihaknya akan terus membenahi dan menindaklanjuti hasil yang telah dipaparkan oleh KPK agar dapat bekerja lebih optimal.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP, Andha Fauzi Miraza menjelaskan kunci dalam integrity assesment ini adalah kerjasama. Organisasi publik harus memiliki database yang baik menyangkut data kepegawaian dan data pengguna layanan atau mitra eksternal. Target pekerjaan atau layanan yang diukur pada tiap organisasi publik harus mempresentasikan bisnis atau kegiatan utama organisasi dan layanan rentan terhadap korupsi.

“Tindak lanjut penilaian integritas ini akan kami usulkan di internal KKP di eselon 1 manapun. Hal ini untuk menindaklanjuti rekomendasi dan pembahasan lebih detail dari KPK agar program KKP lebih transparan,” pungkasnya. (CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (61.5%)
  • Senang (15.4%)
  • Tidak Peduli (7.7%)
  • Takut (7.7%)
  • Terhibur (7.7%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments