DJPT Gelar Workshop Penajaman Rencana Aksi HAM Perikanan

25
Penyelenggaraan workshop penajaman rencana aksi hak asasi manusia (HAM) perikanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Hotel Salak Tower, Bogor, Selasa (9/4). Dok. Humas DJPT

KKPNews, Bogor – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Subdirektorat Pengawakan Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar workshop penajaman rencana aksi hak asasi manusia (HAM) perikanan di Hotel Salak Tower, Bogor pada Selasa (9/4). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dalam pelaksanaan sertifikasi HAM kelautan dan perikanan.

Pertemuan ini dibuka oleh Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Goenaryo, yang didampingi oleh Kepala Subdit Pengawakan Kapal Perikanan, Muhammad Iqbal. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum,  memberikan manfaat,  dan sesuai dengan asas pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009.

Goenaryo dalam sambutannya menyebutkan, diperlukan sistem dan sertifikasi hak asasi manusia pada usaha perikanan karena ditemukan pelanggaran hak asasi manusia pada kegiatan usaha perikanan masih. Antara lain, belum semua perusahaan perikanan memiliki perjanjian kerja laut (PKL) bagi awak kapal perikanan, asuransi, perdagangan orang, kerja paksa, pekerja anak dan standar kondisi kelayakan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia (HAM) dan ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan yang diikuti oleh tim HAM perikanan lingkup KKP dan para mitra terkait ini, implementasi sertifikasi HAM perikanan akan diwujudkan melalui PKL di semua pelabuhan perikanan. Selain itu, juga melalui perjanjian kesepakatan kerja bagi seluruh unit pengolahan ikan.

Hal tersebut terungkap pada pembahasan perumusan workshop penajaman rencana aksi nasional HAM perikanan. Pembahasan lainnya yaitu mendorong dilakukannya percepatan revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 84 tahun 2018 tentang Tim HAM Perikanan. Selanjutnya, perlu dipertimbangkan masa berlaku SK Tim tersebut dapat lebih dari 1 tahun. Selain itu, pada tahun 2019, Tim HAM Perikanan menargetkan sertifikasi HAM perikanan bagi pengusaha perikanan yang telah memiliki koordinator HAM Perikanan yang telah mendapat sertifikat pelatihan sistem HAM Perikanan. Pada tahap pertama akan diberikan pendampingan oleh Tim HAM Perikanan. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments