Dikunjungi Menko Kemaritiman, Menteri Susi Bahas Illegal Fishing

605
google.com

KKPNews, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendapatkan kunjungan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan jajarannya di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Banyak permasalahan kelautan dan perikanan yang sedang terjadi dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertemuan yang dilakukan bersamaan dengan makan siang tersebut berlangsung dengan santai.

Dalam pertemuan tersebut, Susi juga menceritakan perkembangan yang terjadi dalam pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di perairan Indonesia. Terutama kunjungan Susi ke Singapura saat menjadi salah satu pembicara di dalam acara The 2nd Enviromental Compliance and Enforce Event (ECEC) Interpol Global Complex For Innovation  beberapa hari lalu.

 “Saya ke acara Interpol. Di interpol kemarin pembahasannya disangkutkan dengan masalah lingkungan seperti wild life. Kalau masalah illegal fishing di kita itu juga terintegrasi dengan masalah lingkungan, misalnya penyelundupan (smuggling ),” ujar Susi, di kantornya, Jakarta, Rabu (18/11).

Seperti kapal MV Hai Fa, lanjut Susi, yang keluar masuk ke perairan Indonesia membawa barang-barang selundupan. Saat masuk, kapal tersebut kerap membawa beras, ayam beku bahkan spare part untuk pembuatan kapal yang dibawa langsung dari asal mereka.

Bahkan, Susi menambahkan dengan adanya smuggling yang dilakukan kapal-kapal tersebut, banyak kapal lahir di wilayah perairan Indonesia. Untuk itulah, dirinya berniat bekerja sama dengan kementerian lain terkait, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menutup pelabuhan-pelabuhan  khusus tempat kapal-kapal tersebut berlabuh.

“Banyak kapal China yang kelahiran Pulau Wanam, Merauke dan Benjina di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Kapal-kapal China ini dibuat di pelabuhan khusus tadi, makanya smuggling”,  ujar Susi dalam pertemuan tertutup tersebut.

Menurut Susi ada beberapa pelabuhan khusus ikan yang akan diminta untuk ditutup kepada Kementerian Perhubungan pimpinan Ignasius Jonan tersebut. Di antaranya, pelabuhan di Wanam, Benjina, Avona, Dobo dan lainnya. Apalagi banyak tangkapan narkoba yang berjumlah besar berasal dari kapal ikan.

Sementara untuk keberadaan pasukan Interpol yang sudah enam bulan ini, Susi megakui masih diperlukan pihaknya. Ini terkait dengan kapal-kapal yang sudah selesai masalah hukumnya akan dibebaskan sehingga jika tidak masuk ke dalam daftar Interpol, dikhawatirkan nanti akan merajalela kembali melakukan illegal fishing di lautan Indonesia.

(RP/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments