Bertemu Sekjen Badan Lingkungan PEA, Menteri Susi Berbagi Pengalaman Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

79
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Sekretaris Jenderal Badan Lingkungan PEA, H.E Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri dalam pertemuan bilateral di Abu Dhabi, Rabu (6/3). Dok. Humas KKP

KKPNews, Abu Dhabi – Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pudjiastuti mengadakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Badan Lingkungan Persatuan Emirat Arab (PEA), H.E Dr. Shaikha Salem Al Dhaheri di St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi, pada Rabu (6/3). Pertemuan dilakukan di sela-sela penyelenggaraan World Ocean Summit 2019 yang dilaksanakan oleh The Economist.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Shaikha menyampaikan keingintahuannya mengenai keberhasilan pengelolaan perikanan Indonesia, terutama terkait dengan penegakan hukum di bidang perikanan. Menyadari terjadinya penurunan status ketersediaan ikan secara global, ia menyampaikan bahwa sudah saatnya negara di dunia secara bersama-sama membuat peraturan pengelolaan laut yang ramah lingkungan.

Diinformasikan bahwa sebanyak kurang lebih 700 nelayan PEA umumnya melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan yang tidak terlalu dalam. Dengan pola tersebut, kegiatan perikanan tidak ramah lingkungan yang telah berlangsung selama ini memberikan ancaman terhadap kondisi ekosistem perikanan yang ada.

Guna menyelamatkan kondisi perairan PEA tersebut, pemerintah tengah berupaya menjaga kelestarian lingkungan dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang melarang penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan seperti jaring dan bubu. Pemerintah PEA akan membatasi izin penggunaan alat tangkap ikan yang diperbolehkan berupa pancing saja.

Untuk melakukan agenda kebijakan tesebut, Pemerintah PEA ingin belajar dari pengalaman pemerintah Indonesia dalam menghadapi resistensi masyarakat yang sekiranya tidak berkenan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Menteri Susi menyampaikan bahwa diperlukan adanya “political will” yang kuat, termasuk dari pimpinan negara yang mendukung dikeluarkannya aturan tersebut.

“Dalam kegiatan perikanan, juga diperlukan adanya transparansi (keterbukaan) antara pemerintah dan pelaku usaha perikanan dalam membahas masalah yang ada,” lengkap Menteri Susi.

Dr. Shaika juga membagikan salah satu capaian pemerintah PEA dalam melindungi spesies dugong. Saat ini, spesies dugong merupakan salah satu ikan yang statusnya sudah terancam punah dan dilindungi secara global. Ia menyatakan bahwa populasi dugong pada area yang dilindungi di perairan PEA telah mencapai 3.000 (tiga ribu) ekor. Hal ini menjadikan PEA sebagai wilayah dengan populasi dugong kedua terbanyak di dunia setelah Australia.

Di akhir pertemuan, Dr. Shaika megundang Menteri Susi untuk melihat area konservasi dugong dimaksud pada kesempatan berikutnya, guna menjajaki kemungkinan kerja sama lanjutan dua negara. Ajakan tersebut disambut baik oleh Menteri Susi. (ERB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments