Bertemu HNSI, Menteri Edhy Serap Aspirasi Guna Optimalkan Potensi Perikanan Tangkap dan Budidaya

183
Menteri Kelautan dan Perikanan beraudiensi dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang datang dari berbagai daerah, Selasa (29/10). Dok. Humas KKP/Handika Rizki

KKPNews, Jakarta – Guna menjaring aspirasi dari stakeholder perikanan utamanya nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bertemu dengan perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dari berbagai daerah. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Dalam pertemuan tersebut, HNSI dipimpin oleh Ketua DPP HNSI Yusuf Solichin.

Menteri Edhy menyebut, Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, yaitu mencapai 71,1 juta ton/tahun. Potensi tersebut terdiri dari potensi perikanan tangkap laut yang mencapai 12,5 juta ton/tahun, potensi perikanan tangkap air tawar mencapai 0,9 juta ton/tahun, potensi perikanan budidaya laut mencapai 47 juta ton/tahun, dan potensi perikanan budidaya air payau mencapai 5,7 juta ton/tahun, dan potensi perikanan budidaya air tawar mencapai 5 juta ton/tahun. Tak hanya potensi perikanan, Indonesia juga memiliki potensi rumput laut hingga 240 juta ton/tahun.

Oleh karena itu, Menteri Edhy menilai potensi yang sangat besar ini harus dimanfaatkan secara optimal. Untuk itulah dirinya mengundang stakeholder perikanan untuk memberi masukan sangat berarti bagi KKP dalam merumuskan kebijakan.

“KKP akan membuka komunikasi dua arah. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan akan meminta pertimbangan dari stakeholder perikanan, belajar dari negara maju. Kebijakan adalah informasi yang wajib untuk disosialisasikan,” tuturnya.

Dengan potensi perikanan tangkap 13,4 juta ton/tahun dan potensi perikanan budidaya 57,7 juta ton/tahun, Indonesia memiliki banyak nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan. Sebagai informasi, 96% dari nelayan Indonesia merupakan nelayan kecil.

Kapal perikanan Indonesia sendiri mencapai total 625.633 unit dengan rincian 597.942 (96%) kapal berukuran di bawah 10 GT, 27.960 (4%) kapal berukuran di atas 10 GT, dan 3.811 (0,63%) kapal berukuran di atas 30 GT.

Untuk itu, KKP akan selalu terbuka bagi segala masukan dari nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengusaha perikanan, dan sebagainya. “Silakan datang untuk menyampaikan aduan atau masukan kepada KKP. Kebijakan yang KKP ambil juga akan disosialisasikan dengan baik sehingga ditemukan kesepakatan bersama,” lanjut Menteri Edhy.

Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, perwakilan HNSI dari berbagai daerah menyampaikan beberapa aspirasi. HNSI Kalimantan Utara (Kaltara) misalnya mengusulkan agar Kaltara dijadikan kawasan budidaya udang windu nasional karena produksi udang windu Indonesia terbesar berasal dari Kaltara.

Di lain sisi, HNSI Medan menyoroti produksi teri medan. Ia meminta pengelolaan  dan pengaturan yang tepat karena saat ini teri medan sebagai makanan ikonik dari Sumatra Utara, bahan bakunya malah didapatkan dari Thailand.

Terakhir, HNSI juga memberikan masukan terkait perampingan dokumen perizinan kapal. Menurut mereka, jumlah dokumen kapal yang mencapai 18 dinilai terlalu banyak, terlebih beberapa memiliki fungsi yang hampir sama. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (50.0%)
  • Senang (50.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments