Bantu Nelayan Kecil Miliki Kapal Berstatus Hukum dan Sertifikasi Kepelautan, KKP – Kemenhub Tandatangani Perjanjian Kerja Sama

182
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan, Selasa (5/3). Dok. Humas DJPT

KKPNews, Jakarta – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang pelayanan status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan. Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M. Zulficar Mochtar dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Selasa (5/3).

Penandatanganan kerja sama ini berangkat dari isu pengelolaan perikanan tangkap, khususnya bagi nelayan kecil yang mengalami kendala dalam pengurusan dokumen kapal perikanan dan kepelautan. Banyak nelayan kecil mengatakan kendala yang paling besar yaitu sulitnya akses dan minimnya pengetahuan.

Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menjelaskan, PKS ini merupakan langkah terobosan (breakthrough) untuk membantu nelayan kecil memberikan layanan untuk status hukum kapal yaitu Pas Kecil, Surat Ukur, Grosse Akta, Izin (Buku Kapal Perikanan, Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal yang dimiliki, serta memberikan sertifikasi kepelautan dalam bentuk buku pelaut (seaman book).

“Data DJPT menyebutkan jumlah kapal perikanan di Indonesia kurang lebih sebanyak 600.000 unit. Dari jumlah ini, 89 persen adalah kapal berukuran <10 GT yang didominasi kepemilikannya oleh nelayan kecil. KKP dan Kemenhub akan berkolaborasi memberikan fasilitasi dengan sistem jemput bola ke sentra-sentra nelayan seluruh Indonesia. Selain status hukum kapal penangkap ikan, nelayan juga difasilitasi memiliki sertifikasi kepelautan, sehingga nelayan selamat, bahagia dan sejahtera,” ujar Zulficar.

Lebih lanjut Zulficar menyampaikan, dokumen kepelautan merupakan prasyarat utama dalam menjamin keselamatan nelayan. Selain itu juga memastikan bahwa nelayan memiliki keterampilan dalam menjalankan kegiatan di laut. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan di laut akibat aktivitas penangkapan ikan.

“Sedangkan dokumen kapal perikanan memiliki fungsi pendaftaran serta pendataan kapal, juga sebagai instrumen keselamatan serta ketertelusuran (traceability) ikan hasil tangkapan. Banyak negara-negara tujuan ekspor ikan hasil tangkapan sudah mulai mensyaratkan bahwa hasil tangkapan bukan dari kegiatan IUU fishing yang dibuktikan dengan kapal penangkap ikan tersebut memiliki dokumen dan izin kapal yang jelas,” papar Zulficar.

Secara keseluruhan, ruang lingkup perjanjian kerja sama tersebut meliputi penyelenggaraan kelaiklautan, laik tangkap dan laik simpan kapal penangkap ikan; pelayanan penerbitan persetujuan pengadaan dan modifikasi kapal penangkap ikan; sinkronisasi dan pertukaran data base kapal penangkap ikan dan pengawakan, fasilitasi perizinan atau administrasi satu atap; pelatihan dan sertifikasi kepelautan bagi nelayan; penerbitan Dokumen Pelaut Kapal Penangkap Ikan; dan sosialisasi status hukum kapal penangkap ikan dan kepelautan kepada UPT Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan Perikanan dan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

Sinergi KKP dan Kemenhub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara KKP dan Kemenhub pada tahun 2016 yang bertujuan untuk koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada tahun 2017, KKP juga menggandeng Kemenhub untuk melakukan percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan dan penerbitan SIUP dan SIPI secara terpadu. Tujuannya untuk melaksanakan percepatan penerbitan dokumen kapal dan dokumen perizinan penangkapan ikan hasil pengukuran ulang yang telah berakhir pada tanggal 30 April 2018 lalu.

“Dalam kurun waktu empat tahun ini Kemenhub membantu dalam membenahi tata kelola kapal perikanan melalui kerja sama yang cukup harmonis. Yaitu dalam kegiatan analisis dan evaluasi kapal eks asing yang pembangunanannya dilakukan di luar negeri, pengukuran ulang kapal melalui gerai perizinan bersama, pendataan kapal dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta pengukuran dan pendaftaran kapal bantuan,” pungkas Zulficar. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (83.3%)
  • Terinspirasi (16.7%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments