Bangun Sinergitas Pusat dan Daerah, KKP Tingkatkan Kinerja Industri Kelautan dan Perikanan Nasional

97
Ilsutrasi industri perikanan. Dok. Istimewa

KKPNews, Yogyakarta – Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanggal 4 – 5 Desember 2019 lalu di Jakarta, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) KKP menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Ditjen PDSPKP pada 19 – 20 Desember 2019 di Hotel Grand Keisha Yogyakarta. Dengan mengangkat tema ‘Meningkatkan Kinerja Industri Kelautan dan Perikanan Melalui Sinergi Pusat dan Daerah’, Rakernis dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo; Wakil Gubernur DI Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam X; Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo; Dirjen PDSPKP, Agus Suherman; serta melibatkan seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di Indonesia dan mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rakernis ini bertujuan meningkatkan sinergitas program kerja antara Ditjen PDSPKP dengan pemangku kepentingan dan juga dapat mendukung program kerja Ditjen PDPSKP dengan baik. Sebagaimana laporan Dirjen PDSPKP, Agus Suherman kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Kamis (19/12), dalam 2 hari pelaksanaan Rakernis, selain akan dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait pengembangan klaster perikanan dengan perbankan dan asuransi, juga dilakukan pembahasan kerja sama dengan PT Pelindo lll dan PT Pelni terkait logistik ikan.

“Jadi nanti siang kami bahas. Mudah-mudahan tuntas dan bisa ditandatangani. Dan di awal tahun kami tadi sepakat dengan para kepala dinas sudah berdiskusi karena nanti kepala dinas  bekerjanya bukan hanya pengolahan saja, mereka juga menangani budidaya menangani penangkapan, pesisir, dan seterusnya. Dan transformasi membuat cepat sekarang ini, tata kelola perikanan begitu cepat sehingga mereka katakan tepat Ditjen PDSPKP mengawali untuk fokus proses implementasi tahun 2020,” paparnya.

“Di Januari 2020, kami telah merencanakan klaster pemindang klaster pengolahan di beberapa titik. Jawa Barat saja tadi suda ada 10 titik antara lain Pelabuhan Ratu, dan Garut, kemudian di Jawa Tengah dan seterusnya. Tentu hal ini, apabila di awal tahun APBN mungkin belum bisa berlangsung dengan cepat tapi dengan dukungan BUMN ini bisa kita mulai,” lanjutnya.

Begitupun dengan program perluasan Gemarikan. Pasalnya angka konsumsi ikan DIY ini masih 31 kg per kapita per tahun, sementara angka konsumsi ikan nasional sudah mencapai 54 kg per kapita. “Insya Allah dengan perluasan ini budaya bertransformasi sehingga Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk mengatasi stunting dan lain-lain itu bisa dilaksanakan dan bisa berhasil di 5 tahun terakhir juga buat 5 tahun ke depan. Dimulai tahun 2020 kita optimal dengan dukungan dari semua pihak, dari Dinas, BUMN, pemerintah pusat, DPR RI Komisi IV, termasuk Himpaudi dan TP PKK untuk ikut membantu mendukung Program Gemarikan.”

“Pembinaan kampung pengolah ikan skala mikro, data kita menunjukkan 98 persen pengolah mikro itu luar biasa diisi ibu-ibu. Satu hari mereka bekerja di pemindangan, mereka mendapat upah Rp40.000. Kalau nanti dengan sentuhan teknologi dengan sentuhan pembinaan, upah mereka bisa naik, mudah mudahan bisa Rp100.000 atau bahkan Rp150.000. Jadi per bulan mereka bisa menghasilkan Rp4,5 juta sesuai target kita Insya Allah bisa segera terwujud,” ungkap Agus.

Program kampung pengolahan akan menggunakan pola klaster dimulai dengan bantuan sarana informasi akses pasar dan fasilitasi promosi. Salah satunya dengan membuat pasar ikan kemudian Pasar Ikan Modern, Sentra Kuliner di beberapa daerah. “Tahun 2020 teman-teman dinas menyiapkan titik dan Feasibel Study kelayakannya kemudian kita akan minta dukungan Pak Menteri untuk melakukan sinergi dengan kementerian BUMN dan kementerian lain untuk ikut mempercepat proses terbangunnya Pasar Ikan Internasional yang menjadi arahan dari Pak Menteri Bappenas pada waktu itu,” tutur Agus.

Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyampaikan arahan sekaligus membuka Rakernis. Diawali dengan pesan agar dalam pelaksanaan Rakernis tidak perlu tegang, agar masalah yang banyak dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Menekankan juga untuk memperbaiki komunikasi antara pusat dan daerah. “Kami ingin setiap kebijakan dari pusat, pastikan diketahui oleh kabupaten maupun provinsi. Kalau kabupaten pun tidak tahu, minimal provinsi terlebih dahulu, baru provinsi mengurus kabupatennya,” ujar Menteri Edhy.

“Belum lagi kita bicara cold storage, ada cold storage ditemukan BPK tidak tepat sasaran, karena sebelum BPK menyampaikan, Presiden juga mengingatkan kepada saya, memberi cold storage listriknya tidak ada. Nah, ini kenapa, berarti kan komunikasi tidak berjalan. Yang tahu wilayah itu kabupaten provinsi, teman-teman di daerah lebih tahu wilayahnya daripada kita. Makanya dalam Rakernis ini saya mengingatkan teman-teman Ditjen PDSPKP, mana yang kira-kira menjadi masalah utama, itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu,” tegas Menteri Edhy.

Menteri Edhy menyampaikan bahwa saat ini tidak ada masalah dengan semua kementerian. “Alhamdulillah dengan KemenUKM komunikasi kami lancar Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Semua kementerian tidak ada masalah,” Menteri Edhy yakinkan.

Perikanan memang berbeda dibandingkan pertanian, apabila kita berbicara industri pertanian semakin diproses semakin mahal harganya. Sebaliknya industri perikanan, semakin tidak diproses, semakin tinggi harganya. Contoh tuna, kalau diproses harganya jatuh, namun semakin fresh dibawa ke Jepang harganya semakin premium. “Coba sebut industri perikanan mana yang begitu diproses harganya naik kecuali rumput laut ya,” kata Menteri Edhy kepada peserta Rakernis.

Menteri Edhy mengingatkan jika ikan di daerah mengalami over supply untuk segera memberitahu ke pusat. “Jangan diam, beri tahu kami, apakah solusinya dibuat cold storage di lokasi itu atau dibikin rantai dingin supaya bisa mendekatkan cold storage di sekitar wilayah. Ini menjadi prioritas buat kita,” ujar Menteri Edhy.

Dituturkan juga tentang kemampuan masyarakat dalam melakukan diversifikasi produk perikanan menjadi berbagai macam olahan ikan yang lezat untuk dinikmati. Salah satunya ketika Menteri Edhy berkunjung di Mungkid Kabupaten Magelang, menemukan produk sambal tuna yang menurut pengakuan Menteri Edhy yang mencintai sambal, rasa sambal tunanya sangat lezat. Lain lagi yang ditemukan di Poltek Sidoarjo, produk olahan ikan berupa Kuaci Ikan dari ikan-ikan kecil yang biasanya dibuang. Menurut Menteri Edhy, ini saatnya KKP turun tangan membantu memasarkan yang selama ini mereka mengalami keterbatasan akses pasar. Menjadi tantangan KKP juga untuk membuka akses pasar dalam menembus dunia milenial.

Tak kalah penting, terobosan pemerintahan melalui KUR yang telah dilaunching Presiden bahwa KUR Tahun 2020 sebesar Rp190 triliun dengan bunga yang awalnya 7 persen menjadi 6 persen. Kemudian plafon pinjaman yang awalnya Rp25 juta tanpa agunan menjadi Rp50 juta tanpa agunan. Ditambah lagi, KUR dengan plafon pinjaman Rp50 juta bisa diambil secara kolektif untuk anggota kelompok.

Peruntukan KUR sendiri tidak hanya untuk usaha budidaya atau penangkapan ikan, namun dapat digunakan untuk membangun cold storage. Selain KUR, KKP juga memiliki BLU LPMUKP yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat perikanan yang belum dapat memenuhi syarat KUR. Namun demikian, KKP tetap melakukan intervensi ke daerah dengan menggunakan APBN untuk membangun cold storage dan kapal pelabuhan perikanan.

Lebih lanjut, penandatanganan kerja sama yang telah dilakukan saat pembukaan Rakernis Ditjen PDSPKP adalah Nota Kesepahaman antara Dirjen PDSPKP dengan Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. tentang Jasa Layanan Perbankan di Bidang PDSPKP, Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen PDSPKP dengan Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelindo IV (Persero) tentang Sinergi Program utk Mendukung Peningkatan Ekspor dan Penguatan Logistik Ikan Nasional, dan Nota Kesepahaman Dirjen PDSPKP dengan Direktur Pengembangan Bisnis PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tentang Sinergi Kemitraan di Bidang PDSPKP.

Menutup arahannya, Menteri Edhy menyampaikan terima kasih atas penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan segera dapat diimplementasikan. Ia berharap, seluruh peserta menyampaikan hambatan-hambatan apa yang menjadi tantangan di kabupaten atau provinsi yang belum bisa diselesaikan. Sehingga dari Rakernis ini akan ditemukan banyak masukan dan KKP siap untuk terus berkolaborasi. (Humas PDSPKP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments