Atur Tata Kelola Ruang Laut, KKP Selenggarakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

317
dok.Humas PRL

KKPNews, Jakarta – ​​​Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau sekaligus memiliki 5,8 juta km2 luas perairan laut yang terdiri dari laut teritorial seluas 0,3 juta km2, perairan kepulauan seluas 2,95 juta km2 serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seluas 2,55 juta km2. Secara geo-politik, Indonesia juga memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta diantara dua Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi poros maritim dunia khususnya dalam konteks perdagangan global.

​​​Sebagai negara maritim yang besar, Indonesia juga didukung oleh kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumberdaya alam yang terbarukan seperti perikanan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi maupun sumberdaya alam yang tak terbarukan seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya.

​​​Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun untuk ekonomi produktif. Badan Informasi Geospasial tahun 2013 mencatat, luas terumbu karang kita yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km2. Laut kita juga memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut kita meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, di mana beberapa jenis di antaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan dan rumput laut.

​​​Di luar itu, kita juga memiliki potensi besar di bidang industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut non energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, serta pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.

​​​Dengan melihat potensi dan manfaat laut Indonesia yang besar tersebut, sudah seharusnya kelautan Indonesia menjadi penggerak baru ekonomi negara saat ini dan di masa yang akan datang, demi terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik secara berkelanjutan.

Menjaga potensi besar ini agar tak disalahgunakan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PRL KKP) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi Tahun 2017. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP sekaligus menjadi bagian dari rangkaian besar kegiatan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT) yang telah dicanangkan oleh Ditjen PRL KKP.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik baik di Ditjen PRL maupun di KKP dalam mengendalikan gratifikasi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya praktek gratifikasi dalam pengelolaan sumberdaya laut yang besar, khususnya bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik di Ditjen PRL.

Sosialisasi dan Evaluasi yang dilaksanakan pada Jumat (24/11) di Ruang Auditorium Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP ini mengangkat Tema “Siap Mengelola Ruang Laut Tanpa Gratifikasi”. Adapun narasumber yang dihadirkan di antaranya: (1) Ketua Ombudsman RI Prof. Amzuliar Rifai yang menyampaikan materi tentang “Sistem Pengendalian Gratifikasi dalam Mengelola Ruang Laut”; (2) Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono dengan materi “Strategi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Kelautan” dan; (3) Inspektur Jenderal KKP Dr. Muhammad Yusuf dengan materi “Evaluasi dan Akselerasi Pengendalian Gratifikasi di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut”.

Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri atas Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana Ditjen PRL, Kepala UPT lingkup Ditjen PRL, Penyelenggara Pelayanan Lingkup KKP, pelaksana dan pengguna pelayanan lingkup Ditjen PRL, serta Mitra Kerjasama Ditjen PRL.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen “Siap Mengelola Laut Tanpa Gratifikasi” oleh Direktur Jenderal PRL, Sekretaris Direktur Jenderal PRL, dan para Direktur lingkup Ditjen PRL, yang nanti akan diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di masing-masing lokasi.

“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita bersama khususnya dalam upaya pencegahan dini praktek gratifikasi,” ungkap Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti.

Brahmantya menjelaskan, atas dasar laut sebagai sumber kehidupan, KKP menegaskan perannya untuk menjadikan Laut sebagai Masa Depan Bangsa. Bersama seluruh pemangku kepentingan, KKP ingin mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

​​Sejalan dengan itu, menurutnya, Ditjen PRL tentunya juga memegang peran strategis khususnya dalam penyelenggaraan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan.

​​Dalam mewujudkan peran itu, Ditjen PRL pada tahun 2017 ini melaksanakan berbagai program prioritas berupa Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Morotai, Talaud, dan Mentawai; Pembangunan Dermaga Apung, Breakwater, Gudang Garam Standar SNI, Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove, Sabuk Pantai, Struktur Hybrid, Sarana Prasarana Wisata Bahari dan Desalinasi Air Laut; Sertifikasi Pulau-pulau Kecil; Penyusunan Masterplan SKPT; Pengembangan Usaha Garam Rakyat; Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, serta berbagai program prioritas dan pendukung lainnya.

​​Di tengah besarnya potensi dan manfaat laut serta peran Ditjen PRL yang strategis itu, maka sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih dari segala bentuk tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi. Gratifikasi yang dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya kepada penyelenggara negara terkait tugas dan wewenangnya harus mampu dikendalikan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

​​Dalam konteks pengendalian tersebut, pada tahun 2017 ini Ditjen PRL telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 68/PRL/I/2017 Tentang Larangan Menerima Gratifikasi dan Melakukan Pungutan Liar kepada seluruh Aparatur Sipil Negara lingkup Ditjen PRL, KKP.

“Kita meyakini bahwa pelaporan atas penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara adalah cerminan dari integritas individunya. Semakin tinggi tingkat integritas seorang penyelenggara negara, maka semakin tinggi pula tingkat kehati-hatian dan kesadaran yang dimilikinya yang diwujudkan dalam bentuk penolakan dan pelaporan gratifikasi yang diterimanya,” imbuh Brahmantya.

Brahmantya menambahkan, pengendalianian gratifikasi juga dilakukan dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar, Pontianak, dan Makassar, yang selanjutnya akan diteruskan ke UPT yang lain. “Pelaksanaan sosialisasi secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan utama juga terus dilakukan,” pungkasnya. (Humas PRL/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments