Asuransi Nelayan Amanat UU Perlindungan Nelayan

524

KKPNews, Banyuwangi – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Narmoko Prasmadji mengatakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-undang Perlindungan Nelayan.

“Belum ditandangani Presiden. Tapi sudah disepakati, yang salah satu isinya adalah nelayan harus dan perlu dilindungi,” ucap Narmoko dalam penyerahan bantuan asuransi untuk 1.000 nelayan di Muncar, Sabtu (9/4).

Menurut Narmoko, baru kali ini Republik Indonesia memiliki perangkat Undang-undang yang berpihak kepada nelayan.

“Salah satunya adalah kami diwajibkan memberikan perlindungan termasuk asuransi. Ini adalah kewajiban pemerintah,” lanjutnya lagi.

Narmoko mengatakan, baru pada tahun ini pula Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengasuransikan nelayan.

Sementara itu, Direktur BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menjelaskan, perlindungan kerja pada nelayan diberikan secara menyeluruh terhasap risiko yaang mungkin timbul sejak nelayan berangkat bekerja hingga kembali ke rumah.

“Jika terjadi musibah, maka akan dibiayai oleh BPJS tanpa limit. Pemerintah punya program asuransi untuk 1 juta nelayan Indonesia, kami harap semuanya segera ikut BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Agus.

Agus menyampaikan untuk dapat mencapai target tersebut, BPJS-TK mengintensifkan channel untuk mengakses nelayan, termasuk kelompok kerja nelayan, pihak swasta, maupun pemerintah daerah setempat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyampaikan pemerintah ajan terus mendorong kesadaran para nelayan untuk dapat mendaftarkan diri pada BPJS Ketenagakerjaan karena dengan premi hanya Rp16.800 per bulan, benefit yang diperoleh nelayan sangat banyak.

“Ini penting karena ada 16 juta rumah tangga nelayan yang di negara ini merupakan kelompok paling miskin. Kami juga ingin nelayan dilengkapi peralatan tangkap ikan yang memadai, jalanya ikut standar internasional,” jelas Rizal.

Pemerintah menargetkan akan mengasuransikan 1 juta nelayan hingga 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengikutsertakan 1.000 nelayan Muncar, Banyuwangi, dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungan yang diberikan kepada para nelayan mencakup dua program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hadir dalam acara tersebut di antaranya, Menko Maritim Rizal Ramli, Bupati Banyuwangi Abdullah, Azwar Anas, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (83.3%)
  • Terhibur (16.7%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments