KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah strategi untuk memaksimalkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di antaranya, memastikan peningkatan kelayakan usaha kelautan dan perikanan.
Untuk mendukung langkah tersebut, Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) mengajak seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dari kabupaten/kota hingga provinsi serta penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendorong percepatan akses KUR bagi pelaku usaha.
“Kita bersama-sama membina pelaku usaha kelautan dan perikanan agar memiliki perencanaan keuangan usaha yang baik, memiliki tabungan, asset dan aliran uang kas yang baik,” kata Dirjen PDSPKP, Nilanto Perbowo, dalam Marine and Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) bertema “KUR – Akses Cepat, Bisnis Kelautan dan Perikanan Maju Pesat” pada Jumat (15/5/2020).
Strategi berikutnya ialah melalui penjaringan debitur potensial dan bekerjasama dengan instansi terkait. Nilanto memaparkan, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi serta memfasilitasi informasi agar masyarakat lebih mengenal mekanisme dan produk perbankan, utamanya Kredit Usaha Rakyat.
“Nah, yang paling penting adalah pendampingan dan strategi lainnya dalam pengembangan skema keuangan digital,” urainya.
Dengan sejumlah strategi di atas, Nilanto berharap keuangan digital bisa memberikan peningkatan literasi sekaligus menimbulkan ikatan antara masyarakat dengan perbankan formal, sehingga nantinya masyarakat mudah mengakses KUR. Terlebih Keuangan digital sangat dinantikan di tengah pandemic covid-19.
Sebagai bentuk pengawasan sekaligus mendorong percepatan, KKP juga membentuk Kelompok Kerja (pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan. Adapun anggotanya ialah para Eselon I lingkup KKP, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, Perbankan yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, Lembaga Keuangan non Bank seperti BLU LPMUKP, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Artha Ventura, dan Jamkrindo.
“Lingkup kegiatan Pokja adalah penjaringan calon debitur potensial, sehingga perbankan memiliki macam-macam strategi inovasi yang dikembangkan,” urainya.
Strategi berikutnya, KKP melakukan pengembangan klaster daya saing berbasis wilayah serta komoditas dan sarana prasarana. Dikatakan Nilanto sarana prasarana, pembiayaan, SDM iptek serta kelembagaan akan dilakukan mulai dari zona produksi, zona pasca panen, zona pengolahan, serta zona pemasaran.
“Jika rangkaian klaster daya saing dikembangkan secara serempak, maka indikator kinerja utama Ditjen PDSPKP dari sisi investasi, jumlah pembiayaan, indeks logistik, produksi olahan, konsumsi ikan dan ekspor akan mengalami peningkatan,” kata Nilanto.
Sebagai gambaran, Nilanto menyebut realisasi pembiayaan berbasis klaster bersama penyalur kredit program, juga telah dilaksanakan di 10 kabupaten/kota. Wilayah yang dimaksud yaitu di Sukabumi, Tasikmalaya, Klaten, Rembang, Bojonegoro, Bondowoso, Sambas, Pangkep, Konawe Selatan, Biak Numfor.
“Realisasi pembiayaan melalui klaster daya saing selama 3 bulan terakhir telah merealisasikan KUR sebesar Rp 200 juta dan pembiayaan dari dana LPMUKP sebesar Rp1,93 miliar,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menilai fasilitas KUR sangat efektif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Namun selama ini KUR belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Hal ini merujuk pada serapan KUR yang baru mencapai Rp2,5 triliun dari pagu yang disiapkan sebesar Rp190 triliun di tahun 2020.
