15 Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan Ikuti Diklat Sertifikasi

31
Dok. Humas PSDKP

KKPNews, Jakarta –¬†Sebanyak 15 (lima belas) calon hakim ad hoc pengadilan perikanan mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim ad hoc pengadilan perikanan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan – Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Mega Mendung Bogor Jawa Barat.

Kegiatan yang akan berlangsung dari 21 Oktober 2019 – 5 November 2019 secara resmi di buka oleh Ketua Kamar Pidana MA Suhadi serta dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman.

Dalam sambutannya, Suhadi mengungkapkan bahwa calon hakim ad hoc pengadilan perikanan yang mengikuti diklat sertifikasi ini merupakan pilihan terbaik dari 104 orang yang mengikuti seleksi awal calon hakim ad hoc pengadilan perikanan tahun 2019.

Selanjutnya ia menambahkan kegiatan diklat sertifikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas calon hakim ad hoc pengadilan perikanan, khususnya dalam hal pengetahuan hukum acara, sehingga nantinya para hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Para hakim juga dituntut untuk meningkatkan profesionalisme serta dapat mengasah kepekaan nuraninya. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertikal kepada Tuhan YME,” lanjutnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung yang telah bersama-sama dengan KKP dalam pelaksanaan seleksi calon hakim ad hoc pengadilan perikanan, dari awal proses hingga pelaksanaan pelatihan.

Ia mengungkapkan bahwa KKP telah melaksanakan kebijakan yang tepat dalam menangani kegiatan IUU Fishing untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan.

Hal ini dipandang penting untuk menjamin sumber daya ikan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Dalam hal penenggelaman kapal pelaku tindak pidana perikanan, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas putusan-putusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim, dimana memutus kapal-kapal IUU Fishing untuk dimusnahkan.

“Semoga para peserta dapat memanfaatkan diklat dengan baik dan dapat meningkatkan kualitas putusan nantinya,” pungkas Agus. (Humas PSDKP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments