14 Pemimpin Dunia Sepakat Wujudkan Ekonomi Laut Berkelanjutan

183
Senyak 14 pemimpin dunia berkomitmen untuk menjaga laut secara berkelanjutan

JAKARTA – Sebanyak 14 pemimpin dunia berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi laut berkelanjutan. Sebab laut yang menjadi pusat kehidupan, tempat mata pencaharian dan ekonomi sedang berada dalam ancaman akibat tekanan dari berbagai hal seperti polusi, penangkapan ikan berlebih, dan perubahan iklim.

“Kesejahteraan manusia sangat berkaitan dengan kesehatan laut,” kata Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg saat menghadiri pertemuan virtual, HLPfor a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau panel laut, Rabu (2/12).

Pimpinan HLP SOE ini menjelaskan, laut berperan penting untuk menunjang keberadaan manusia, menstabilkan iklim, dan mendorong kemakmuran yang lebih besar. Menurut dia, membangun ekonomi laut berkelanjutan yang memadukan semangat perlindungan dan pemberdayaan adalah salah satu peluang terbesar saat ini.

“Anggota Panel Laut disatukan oleh komitmen untuk secara berkelanjutan mengelola 100% perairan nasional sebelum 2025,” sambungnya.

Presiden Palau Tommy Remengesau Jr menyampaikan hal senada. Dia mengatakan, Covid-19 mengingatkan seluruh negara di dunia bahwa mereka rentan terhadap gangguan keuangan dan krisis kesehatan. Karenanya, laut bisa menjadi pendorong pemulihan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan.

“Laut adalah masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Kita tidak harus memilih antara perlindungan dan pemberdayaan laut. Kita dapat memiliki keduanya untuk hari esok yang lebih sehat, makmur, dan adil jika kita mengelola dampak yang ditimbulkan dengan tepat,” jelasnya.

Presiden RI, Joko Widodo, dalam pidato peluncuran dokumen transformations HLP SOE menyampaikan bahwa Indonesia yakin dengan pengelolaan laut yang berkelanjutan, sumber daya maritim melimpah yang kita miliki akan mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 dan menjadi landasan untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa depan.

“Kami berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan menganut motto Jalesveva Jayamahe, di Laut kita Jaya.”

Indonesia, lanjut Presiden, juga secara aktif mempromosikan kerja sama maritim di ASEAN, IORA, AIS Forum, CTI CFF, PBB, dan forum internasional lainnya. Indonesia juga berperan aktif di forum regional dan global, khususnya dalam penanggulangan IUU Fishing, pengurangan sampah plastik di laut dan konservasi laut.

“Kami siap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi AIS yang beranggotakan 41 negara pada tahun 2021. Kita membutuhkan kemitraan multi pemangku kepentingan; kita membutuhkan kemitraan global. Kita membutuhkan kepemimpinan kolektif global untuk mengelola laut secara berkelanjutan,” ujarnya.

“Peluncuran dokumen Transformasi merupakan awal yang sangat baik untuk memandu kita semua dalam mengelola lautan secara berkelanjutan. Panel Laut harus menjadi kekuatan pendorong untuk menghidupkan kembali revolusi mental untuk melindungi laut,” imbuh Presiden.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, Indonesia mendukung target global untuk melindungi 30% laut sebelum 2030, dengan bentuk dukungan yang akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

Tak hanya itu, pemerintah juga berkomitmen terhadap 74 tindakan prioritas yang diperinci dalam laporan transformasi yang telah disepakati 14 negara anggota Panel Laut.

Rekomendasi tersebut berfokus pada lima area penting yakni kekayaan laut, kesehatan laut, keadilan laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut.

“Bersama Panel Laut, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan tindakan ini sebelum 2030 atau lebih cepat,” kata Luhut.

Sebagai informasi, keempat belas negara yang tergabung dalam HLP SOE di antarnaya Australia, Kanada, Chili, Fiji, Ghana, Indonesia, Jamaika, Jepang, Kenya, Meksiko, Namibia, Portugal, dan pimpinan bersama Panel Laut, yaitu Norwegia dan Palau. Hari ini, keempat belas negara tersebut meluncurkan laporan Transformasi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan: Visi untuk Perlindungan, Produksi Berkelanjutan, dan Kesejahteraan.

Negara-negara ini akan menghadirkan pendekatan menyeluruh terhadap pengelolaan laut yang menyeimbangkan perlindungan, pemberdayaan, dan kesejahteraan ke hampir 30 juta km persegi perairan nasional–area seluas Benua Afrika. Panel Laut juga mendorong para pemimpin negara bagian pesisir dan laut di seluruh dunia untuk bergabung dalam komitmen mencapai tujuan 100%, agar seluruh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dikelola secara berkelanjutan sebelum 2030.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments