Tiga Tersangka Ditetapkan Pada Kasus Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Ambon

415
Proses identifikasi ABK Asing oleh KKP, Kemenaker dan Imigrasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, November 2015 (dok.humas)

KKPNews, Jakarta – Penyidik Polair-Satgas 115 telah menetapkan 3 orang pimpinan perusahaan perikanan di Ambon sebagai tersangka pada kasus penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin. “Tiga orang pimpinan perusahaan tersebut adalah Sdri AAH Direktur PT. BIP, Sdr THW Direktur PT. TMN, dan Sdr H Direktur PT. JM”, ungkap Menteri Susi dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta, Senin (29/8).

Ketiga perusahaan mengoperasikan 46 kapal perikanan eks-Thailand, dengan total jumlah pekerja asing sebanyak 1055 (seribu lima puluh lima) pekerja asing yang tidak dilengkapi izin penggunaan Tenaga Kerja Asing.

“Penggunaan tenaga kerja asing tanpa izin yang dilakukan oleh ketiga perusahaan telah berpotensi merugikan negara senilai ratusan milyar rupiah” lanjut Susi.

Sesuai dengan lampiran PP 65 tahun 2012 tentang PNBP yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menentukan kewajiban perusahaan pengguna tenaga kerja asing untuk membayar PNBP penggunaan tenaga kerja asing kepada negara setiap bulannya senilai USD 100. Selain itu, juga mewajibkan perusahaan untuk memiliki program pendampingan tenaga kerja asing agar terjadi alih teknologi, dan membatasi jangka waktu kerja tenaga kerja asing.

Atas pelanggaran tersebut, ketiga tersangka disangkakakan telah melanggar pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ancaman pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda minimal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 400.000.000(empat ratus juta rupiah). (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Marah (75.0%)
  • Terhibur (25.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments