Tahun 2017 KKP Kembali Buka Gerai Perizinan di 30 Lokasi

368
Pelaksanaan Gerai Perizinan di PPN Sibolga Februari lalu. (dok. PPN Sibolga)

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk menindak tegas pemilik kapal ‘nakal’ yang melakukan markdown kapal perikanan. Tak ayal, tahun 2017 KKP kembali gencar melakukan penataan ulang ukuran kapal penangkap ikan untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya sektor perikanan melalui penataan perizinan. Penataan perizinan terhadap kapal perikanan bukan tanpa alasan, namun dilakukan juga untuk menyelamatkan sumber daya ikan dari kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Gerai perizinan merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/PERMEN-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang yang diterbitkan tanggal 1 April 2016.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Sjarief Widjaja mengatakan, tahun 2017 KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) kembali mengusung program gerai perizinan. Namun, kali ini 30 lokasi telah ditetapkan menjadi target gerai perizinan. “Kami ingin memberikan kemudahan bagi nelayan. Sebelumnya tahun 2016 kami telah buka gerai perizinan di 32 lokasi, sementara tahun ini kami akan buka di 30 titik lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia. Kami harap nelayan bisa cepat kembali melaut setelah pengukuran ulang,” ujar Syarief.

Mekanisme gerai perizinan one stop solution adalah salah satu konsep pelaksanaan gerai perizinan dimana KKP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai. Izin yang diterbitkan berupa Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

“Kami merasa perlu melakukan penataan ukuran kapal penangkapan ikan kembali dengan membuka gerai perizinan di 30 lokasi seluruh Indonesia. Hal ini untuk mempermudah pelaku usaha kapal perikanan dalam memperoleh izin kapal. Selain itu, juga untuk mewujudkan perikanan yang bertanggung jawab, kelestarian sumberdaya ikan dan keberlangsungan usaha perikanan tangkap,” papar Sjarief.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Saifuddin menyampaikan dalam penyelenggaraan gerai perizinan tahun 2016, sebanyak 32 lokasi gerai perizinan telah terlaksana dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 86 M, 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, dan 44 SIKPI, serta 1.019 BKP. “Kami yakin, tahun 2017 PNBP akan naik sejalan dengan makin banyak kapal hasil ukur ulang yang memperoleh izin ,” urai Saifuddin.

Saifuddin melanjutkan, sampai tanggal 10 maret 2017, DJPT sudah membuka gerai perizinan di 9 lokasi dengan total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 35,3 M. Sebanyak 469 SIUP, 323 SIPI dan 3 SIKPI sudah diterbitkan. “Kami harap percepatan proses perizinan kapal hasil pengukuran ulang dapat tercapai. Pelaku usaha pun diharapkan puas dengan pelayanan yang diberikan,” timpal Saifuddin.

Pelaku usaha perikanan pun menyambut antusias kegiatan gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang, karena gerai perizinan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan pada pengurusan perizinan kapal. “Kami sangat terbantu, apalagi pemerintah menganut sistem jemput bola, yaitu terjun langsung ke lapangan dan izin cepat jadi,” terang Hendra, salah satu pelaku usaha.

Namun, Saifuddin tak menampik beberapa kendala di lapangan, seperti dokumen pemilik kapal yang tidak lengkap dan beberapa kendala lain yang berkembang saat gerai dilakukan. “Kami mengalami kendala di lapangan. Acap kali pelaksanaan gerai, pemilik kapal tidak membawa dokumen kapal secara lengkap, sementara tanpa kelengkapan dokumen proses tidak dapat dilaksanakan. Kami juga melibatkan Kemenkeu melalui Ditjen Pajak untuk memverifikasi setiap Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diusulkan. Sehingga dari sisi perpajakan, hanya pemilik kapal yang taat pajak yang dapat diterbitkan izinnya,” ujar Saifuddin.

Saifuddin menambahkan, dengan diterbitkannya jumlah izin oleh provinsi, maka dapat diketahui potensi sumberdaya perikanan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi acuan dalam perhitungan alokasi penangkapan ikan dalam satu wilayah pengelolaan. Salah satu upaya untuk mendapatkan tingkat kevalidan data yang akurat adalah melalui integrasi basis data kapal perikanan secara nasional, yaitu basis data kapal izin pusat diintegrasikan dengan data kapal izin daerah.

“Kami telah menyiapkan mekanisme penerbitan izin daerah yang terintegrasi di 34 provinsi secara online untuk SIUP, SIPI, dan SIKPI. Harapannya, basis data kapal perikanan secara nasional dapat segera terwujud,” pungkas Saifuddin. (SA)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments