Studi Kelayakan Pembangunan SKPT, KKP Gandeng JICA

81
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai melakukan pertemuan dengan para pengusaha Jepang di Tokyo, Kamis (31/5).

KKPNews, Tokyo – Dalam rangkaian lawatan kerjanya ke Jepang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gencar mempromosikan peluang investasi pada pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di enam titik pulau terluar Indonesia. Kamis (31/5), Menteri Susi melakukan one on one meeting dengan lima perusahaan/koperasi perikanan Jepang yang telah pernah berinvestasi di Indonesia, seperti Marubeni Corporation, Itochu, FTI Japan Co Ltd, Nakatani Co Ltd, dan Kesennuma Seijyo Reitougyo Cooperative.

Menteri Susi mengatakan, untuk membuat studi kelayakan (feasibility study) pembangunan SKPT di enam pulau terluar tersebut, kini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) telah menggandeng Japan International Cooperation Agency (JICA). SKPT ini terdiri dari antara lain pelabuhan ikan terintegrasi, pasar, tempat pelelangan ikan (TPI), cold storage, SPBU, dan sarana prasarana penunjung lain.

Menurutnya, KKP sebenarnya telah dan tengah melakukan renovasi pelabuhan-pelabuhan ikan yang ada di 6 pulau terluar itu untuk menjadi SKPT. Bahkan kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Namun agar proses bisnis perikanan berjalan efisien serta efektif terlebih untuk tujuan ekspor, diperlukan investasi dari para pengusaha Jepang untuk mengembangkan SKPT.

Pengembangan SKPT dapat berupa pembuatan landasan pesawat dan penyediaan pesawat untuk mengangkut produk kelautan dan perikanan ke tujuan ekspor. Selama ini persoalan transportasi di 6 pulau terluar ini masih menjadi masalah, sehingga pengangkutan produk kelautan dan perikanan dari lokasi ini tidak efisien karena tidak ada jalur udara.

Tidak hanya itu, pengembangan SKPT juga bisa dengan pengembangan pabrik-pabrik pengolahan ikan maupun pengalengan ikan. “Untuk produk perikanan ke Timur Tengah misalnya, saat ini Tiongkok mulai masuk membangun pabrik di Indonesia, karena Timur Tengah lebih bisa menerima produk dari Indonesia, karena ada label halal-nya. Karena itu, pengusaha Jepang, jangan sampai ketinggalan,” tutur Menteri Susi.

Potensi bisnis lain, lanjut Menteri Susi adalah membangun pabrik es. Dalam desain KKP, setiap 30 kilometer (km) garis pantai akan ada mesin es kapasitas 1,5 ton/hari, setiap 100 km ada mesin es berkapasitas 10 ton/hari, dan setiap 300 km ada cold storage dengan kapasitas 5000 ton/hari.

“Jadi kalau garis pantai kita 90.000 km, maka dibutuhkan 3.000 mesin es berkapasitas 1,5 ton. Kalau satu mesin es 1,5 ton biayanya US20.000, maka total membutuhkan biaya USD60 juta atau sekitar Rp840 miliar. Ini good business. Ini baru dari cold storage berkapasitas 1,5 ton,” lanjut Menteri Susi.

Menteri Susi menambahkan, pemerintah membuka seluas-luasnya investasi asing untuk industri pengolahan dan industri penunjang-penunjang lain terkait produk kelautan dan perikanan. “Yang asing tidak boleh masuk adalah penangkapan ikan dan produk kelautan lainnya. Biarlah yang menangkap nelayan-nelayan Indonesia. Tapi, kalau pengolahan, silakan asing masuk. Bahkan 100% juga boleh. Saya akan bantu,” tegasnya.

Untuk investasi pengembangan SKPT di 6 pulau terluar, Menteri Susi sudah berjanji memprioritaskan para pengusaha dari Jepang. Sebab, hingga saat ini Jepang merupakan negara pengimpor hasil perikanan dan laut terbesar di dunia dengan nilai sekitar USD10 miliar (data tahun 2016).

Selain itu, menurut Menteri Susi pembangunan 6 SKPT ini juga akan menyerap banyak tenaga kerja, sehingga warga lokal juga bisa menikmati pengembangan industri ini. “Penyerapan tenaga kerja bisa sekitar 20.000 orang,” tandasnya. (Irna Prihandini/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments