Stok Ikan Meningkat, Pembangunan Industri Perikanan Dipercepat

113
Budidaya ikan nila menggunakan sistem corong. Dok. Humas DJPB

KKPNews, Jakarta – Dengan pembangunan industri perikanan nasional, kemungkinan akan menyerap sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia yang bekerja di bidang industri perikanan dari hulu ke hilir. Agar dapat memanfaatkan stok kelautan dan perikanan yang berlebih setelah pemberantasan aktivitas pencurian ikan di perairan Nusantara, pemerintah dinilai perlu mempercepat pembangunan industri perikanan nasional. Hal tersebut diungkapkan Koordinator National Destructive Fishing Watch, Moh Abdi Suhufan di Jakarta pada Minggu (20/5).

“Keberhasilan (pemberantasan pencurian ikan) ini perlu diikuti oleh rencana dan strategi pengelolaan perikanan melalui pembangunan industri perikanan,” ungkap Suhufan.

Tidak hanya itu, Abdi juga menyatakan sejauh ini masih sedikit program nyata dari kementerian dan lembaga untuk merealisasikan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

“Jika dihubungkan dengan Nawacita presiden Jokowi, Perpres 3/2017 mempunyai semangat untuk membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan mengurangi disparitas infrastruktur perikanan Jawa dan luar Jawa” ungkap Peneliti Destructive Fishing Watch, Subhan Usman.

Menurutnya dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur perikanan luar Jawa, memperkuat kelembagaan nelayan, melengkapi regulasi pengelolaan perikanan dan melancarkan transportasi perhubungan, dapat mewujudkan percepatan pembangunan industri perikanan yang diharapkan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto dalam acara seminar DIGIFISH 2018 “Connecting Aquaculture Through Digital Innovation” pada Senin (7/5) lalu menyatakan, upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air.

“Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders,” pungkasnya.

Tidak hanya itu, Slamet menambahkan pernyataannya terkait hal akses pasar, bahwa sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses.

Seperti diketahui, bahwa saat ini pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budi daya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

“Dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budi daya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budi daya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital” ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim mengatakan bahwa KKP perlu meningkatkan akses perbankan sebagai bentuk upaya menambah keuangan dan modal untuk kalangan nelayan tradisional.

“LPMUKP (Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan; unit kerja di bawah KKP) sebagai unit kerja baru perlu bekerja keras,” pungkas Abdul Halim.

Menurutnya, karena banyaknya sentra produksi perikanan masih ada nelayan yang tersangkut tengkulak, maka sejauh ini masih belum terlihat kinerja dari Lembaga Pengelolaan Modal Untuk Kelautan dan Perikanan. (Irna Prihandini)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments