Soal Impor Garam, KKP Hanya Beri Rekomendasi Garam Konsumsi

184
Menteri Kelautan dan Perikanan saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Mina Bahari 4, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, pada Jumat (16/6). Dok. Humas KKP/Regina Safri

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan komentar terkait kasus impor garam yang menjerat Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono. Sebagaimana diketahui, Achmad dijadikan tersangka terkait perubahan rencana impor garam konsumsi menjadi garam Industri. Menurut Menteri Susi, posisi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal ini hanyalah sebagai pemberi rekomendasi garam konsumsi.

“Untuk garam, KKP hanya sesuai dengan permintaan, merekomendasikan garam konsumsi, tidak ada yang lain. Jadi, kalau misal garam konsumsi stok nasional kurang, PT Garam harus beli. Ini untuk mengubah dari yang dulu semua orang boleh impor, dijadikan satu pintu untuk pengontrolan,” ungkap Menteri Susi di Jakarta, Jumat (16/6).

Bila kemudian ada kemungkinan indikasi penyalahgunaan, Menteri Susi menyebut masih dalam tahap penyidikan. “Saya melihat di sini kemungkinannya mungkin saja banyak. Yang dulu biasa impor, comfort zone-nya hilang, membuat suatu pelaporan atau apa misalnya, bisa saja. Ini semua kan masih dalam penyidikan,” tambah dia.

Jika memang terjadi pelanggaran dalam sirkulasi maupun harga, Menteri Susi ingin agar hukum ditegakkan dengan tegas.

Menteri Susi mengatakan, dimasukkannya PT Garam ke daftar impor tujuannya adalah untuk menjaga pasokan kebutuhan itu berimbang, tidak merugikan para petani garam. Menurutnya, garam konsumsi impor memang harus diatur agar tidak terjadi ambiguitas di sana-sini. Namun, Menteri Susi berpendapat aturan tentang impor garam yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 perlu mendapatkan perubahan agar aturan mengenai impor garam lebih jelas.

“Jadi ini persoalan-persoalan yang masih ada ambigu sana-sini. Kita juga menunggu penyidikan lebih lanjut dan kita juga sudah berkonsultasi dengan Bareskrim dan sebagainya. Tapi di sini kita masih menunggu (penyidikan) lebih dalam, karena perlu pendalaman yang tidak mudah. Ini awal yang akan terus kita dalami karena kami tidak boleh menyurutkan spirit pemerintah dalam memperbaiki tata niaga pangan,” terang Menteri Susi.

Terhadap kasus PT Garam, Menteri Susi mengaku belum dapat mengambil tindakan apa-apa karena PT Garam belum terbukti melakukan kesalahan. Namun ia berjanji akan membuat peraturan untuk menjaga kepentingan para petani garam, dan memastikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir untuk menjaga keseimbangan penawaran (supply) dan permintaan (demand), sehingga harga tidak jatuh dan tidak terlalu mahal.

“Yang pasti kita ingin membuat spirit melindungi para petani dan juga mengadakan kecukupan garam konsumsi,” pungkasnya. (AFN/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments