Revisi UU Perikanan, Menteri Susi Minta Kebijakan Penenggelaman Kapal Dipertahankan

148
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi (paling kiri) memberikan cinderamata kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, turut hadir juga Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo (kanan) pada acara Diskusi Panel Revisi Undang-Undang Perikanan, Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan (21/5). dok.humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kata ‘tenggelamkan’ tetap dipertahankan dalam Undang-undang Perikanan. Hal ini disampaikannya saat membuka membuka Diskusi Panel Revisi Undang -undang Perikanan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Senin (21/5).

Dalam kegiatan bertema “Urgensi Revisi Undang-undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan” itu, Menteri Susi menyebutkan, selama ini kata ‘tenggelamkan’ memang telah melekat pada sosoknya. Keberaniannya menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri kekayaan laut Indonesia memang telah membuat dirinya terkenal, bukan hanya di Indonesia tetapi juga dunia internasional. Bahkan kata tenggelamkan saat ini sudah memiliki pesona sendiri sehingga banyak dijadikan semboyan atau lelucon di berbagai situasi.

“Banyak yang menjadikannya sebagai jokes. Tidak salat Jumat tenggelamkan, tidak puasa tenggelamkan, tidak apel hari Minggu tenggelamkan,” tutur Menteri Susi.

Meskipun demikian, ia menilai kata ‘tenggelamkan’ bukanlah sensasi, melainkan kata aksi yang memiliki kekuatan sangat tinggi dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Untuk itu, di hadapan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo dan anggota Komisi IV DPR RI yang sekaligus Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Viva Yoga Mauladi Menteri Susi meminta kata itu tetap dipertahankan.

Menteri Susi berpendapat, kebijakan penenggelaman kapal telah mampu mengubah tatanan dan peta perikanan Indonesia dan juga dunia. Tanpa adanya kata ‘tenggelamkan’ di Undang-undang, penegakan hukum kelautan dan perikanan Indonesia melalui pemberantasan illegal fishing akan sulit dilakukan.

Menteri Susi menyebutkan, selama kepemimpinannya dengan kebijakan penenggelaman kapal, sudah lebih dari 7.000 kapal asing diusir keluar dari perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut selama bertahun-tahun telah mencuri ikan Indonesia sehingga menyebabkan hilangnya sekitar setengah jumlah rumah tangga nelayan dalam kurun waktu 2003-2013 akibat menurun drastisnya stok ikan di laut Indonesia.

“Hasil sensus pemerintah dan Bank Dunia, dalam kurun waktu 2003-2013, jumlah Rumah Tangga Nelayan dari 1,6 juta (turun) menjadi 800 ribu saja, serta membangkrutkan 115 perusahaan ekspor ikan dan udang Indonesia,” ujarnya.

Dengan penenggelaman kapal pencuri ikan, saat ini banyak nelayan kecil bisa menikmati ikan di laut. Terbukti dengan meningkatnya industri perikanan Indonesia. Industri perikanan bahkan mampu menjadikan neraca perdagangan Indonesia nomor satu di Asia Tenggara.

“Mungkin penenggelaman kapal ini dianggap gila. Tapi percayalan inilah cara yang paling ampuh dalam memerangi illegal fishing saat tidak ada lagi upaya lain yang bisa dilakukan,” tegas dia.

Ia berpendapat, revisi Undang-undang Perikanan harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 yang menutup investasi atau penanaman modal asing (PMA) pada sektor penangkapan.

Selain itu, Menteri Susi berharap, apapun elemen yang direvisi dari Undang-undang Perikanan adalah untuk menyempurnakan kelemahan yang ada. Ia meminta Undang-undang Perikanan tetap difokuskan pada tiga pilar pembangunan kelautan dan perikanan yaitu Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments