Revisi UU Perikanan Harus Perkuat Perikanan Tangkap sebagai Negative List Investasi Asing

65
Dirjen Perikananan Tangkap KKP Sjarif Widjaja (kedua kanan) memberikan pemaparan pada acara Diskusi Panel Revisi Undang-Undang Perikanan, Urgensi Revisi Undang-Undang Perikanan untuk Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (21/5). Dok. Humas KKP/Handika Rizki R.

KKPNews, Jakarta – Pasokan ikan lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia mengalami peningkatan menjadi 12,51 juta ton setelah penataan izin perikanan tangkap diterapkan. Dengan hasil yang cukup memuaskan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan agar Revisi Undang-undang Nomor 45 tentang Perikanan dapat memperkuat pembatasan izin pemodal asing dalam perikanan tangkap. Hal ini karena ketentuan pembatasan izin pemodal asing tersebut baru tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) saja.

“Semua yang peraturannya masih dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden akan kami angkat ke permukaan dan diusulkan menjadi Undang-undang,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dalam Diskusi Panel Revisi Undang-undang Perikanan di Jakarta, Senin (21/5).

Pada Undang-undang Perikanan yang belum direvisi, penangkapan ikan sepenuhnya masih diperbolehkan untuk asing. Namun, berkaca pada semangat Undang-undang Dasar 1945, sudah seharusnya seluruh sektor perikanan tangkap dikuasai oleh nelayan lokal Indonesia. Dengan demikian, investasi dalam dunia perikanan tangkap harusnya bukan berasal dari luar negeri tetapi dari dalam negeri.

Sjarief juga menambahkan, penangkapan ikan semestinya menggunakan kapal buatan Indonesia. Hasil tangkapan ikan pun dapat diolah oleh masyarakatnya sendiri. Hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja pada sektor perikanan.

Sjarief juga mengusulkan agar investasi asing diarahkan ke sektor hilir agar menumbuhkan nilai tambah seperti pada industri pengolahan, pemasaran, distribusi, penyimpanan, dan budidaya.

Hal ini disetujui oleh Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto yang turut hadir dalam diskusi tersebut. Menurutnya, perubahan Undang-undang harus dibuat untuk menggerakan iklim usaha Indonesia dengan tujuan menyejahterakan nelayan dan stakeholder perikanan lokal lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo berjanji bahwa DPR ke depannya akan menaruh perhatian lebih terhadap sistem perizinan dan kepemilikan. (Irna Prihandini/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments