[PRESSCON] KONFERENSI PERS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN

143

Jakarta (12/4) – Guna mendorong nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan dan memperkuat basis data kapal nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) akan mengoptimalkan tata kelola perizinan kapal perikanan. KKP mengambil kebijakan percepatan layanan perizinan kapal perikanan dengan tetap mengedepankan pelayanan prima.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan, KKP akan mempersingkat proses perizinan kapal perikanan yang awalnya memakan waktu 20 hari menjadi 5 hari kerja. “Proses perizinan dipersingkat menjadi tiga izin saja, yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), buku kapal, kemudian SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) atau SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Kita pangkas semuanya. Prosesnya dipotong menjadi 5 hari kerja, dari yang dulunya 20 hari. Kita akan mempercepat izin kapal, tetapi kita minta adanya kepatuhan para pelaku usaha,” ungkap Sjarief konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/4).

Sjarief mengaku optimis untuk mencapai target PNBP pada tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Data DJPT menyebutkan hingga bulan April 2017, realisasi PNBP tercatat sudah mencapai Rp85,49 miliar.

“Jika reformasi perizinan benar, produktivitas akan benar, nilai ekonomi meningkat, dan PNBP kita meningkat. Pastinya bagi hasilnya dengan pemilik dan pelaku nelayan dan ABK-nya juga benar. Kesejahteraan meningkat, perikanan kita juga berkelanjutan,” tandas Sjarief.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments