Presiden Resmikan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan

134
Presiden Joko Widodo berfoto bersama nelayan dan pembudidaya ikan usai acara peresmian Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Nelayan di Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (6/6)

KKPNews, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nelayan di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu (6/6). LKM Nelayan ini merupakan pembiayaan usaha mikro nelayan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Presiden Joko Widodo mengatakan, LKM Nelayan ini berfungsi untuk menyediakan ruang bagi nelayan yang ingin mengajukan modal usaha. Oleh karena BLU berasal dari APBN dan bukan untuk mencari keuntungan, Presiden ingin agar bunga pinjaman ditekan sekecil mungkin. Hal ini agar dana bergulir dapat dimanfaatkan nelayan untuk mengembangkan usaha.

“Setiap saya melakukan kunjungan (kerja), selalu yang diminta adalah bantuan modal, bantuan pembiayaan,” tutur Presiden dalam sambutannya.

Pada kegiatan tersebut, Presiden juga melakukan dialog dengan nelayan sekitar. Kepada nelayan Presiden berpesan agar dana yang mereka pinjam tidak digunakan secara konsumtif, melainkan untuk kegiatan usaha.

“Modal Bapak bisa digunakan untuk terus membeli ikan, membeli gerobak untuk angkut ikan. Tetapi jika digunakan untuk membeli motor misalnya, Bapak tidak akan bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Saya titip, jika mendapatkan bantuan modal, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, untuk modal usaha. Jangan dipakai beli TV, kulkas, mobil, atau sepeda motor. Ini harus hati-hati,” Presiden mengingatkan.

Presiden menambahkan, jika nelayan sudah mendapat keuntungan di luar perputaran modal usahanya, maka keuntungan tersebut baru dapat dimanfaatkan secara konsumtif. “Semua harus digunakan untuk kegiatan yang produktif, untuk memperbaiki jaring, membuat kapal, jika bakul ya untuk membeli ikan,” lanjut Presiden.

Selain bijak dalam mengatur modal pinjaman, Presiden juga mengimbau nelayan untuk jeli dalam melihat peluang usaha. Menurutnya, harga jual ikan bukan berada di tangan pemerintah, melainkan bergantung pada pasar. Oleh karena itu, ia menyarankan agar nelayan juga mencoba melakukan ekspor untuk meningkatkan hasil penjualan produk perikanan.

Presiden Jokowi mengungkapkan, Indonesia adalah negara besar yang 2/3 wilayahnya merupakan perairan, sehingga tak berlebihan jika laut dan samudera disebut sebagai masa depan bangsa. Guna menjaga kekayaan itu, Presiden mengingatkan nelayan agar menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. “Jika laut dikeruk semuanya, tidak ada pemulihan sumber daya laut. Tidak akan ada yang tersisa untuk anak cucu kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar yang hadir mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, program LKM Nelayan ini merupakan upaya KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Menurutnya, bantuan permodalan bagi nelayan menjadi sangat penting mengingat 85% pelaku usaha kelautan dan perikanan masih berskala mikro dan kecil. Selain itu, literasi keuangan masyarakat nelayan dan pesisir baru mencapai 25-32%. Akibatnya, nelayan masih sangat tergantung kepada permodalan mandiri, penyisihan keuntungan usaha, meminjam dari anggota keluarga, atau dari sumber keuangan informal lainnya.

“Ini merupakan perwujudan Nawacita yang dicanangkan Bapak Presiden, yang salah satunya adalah Mewujudkan Kedaulatan Keuangan, dengan mendirikan lembaga keuangan khusus untuk nelayan,” tutur Zulficar.

Zulficar menjelaskan, LPMUKP mulai mendapatkan alokasi pada APBN tahun 2017 dengan dana kelolaan sebesar Rp500 miliar dan mendapat tambahan dalam APBN 2018 sebesar Rp850 miliar. Dengan demikian, di tahun 2018 ini LPMUKP mengelola dana sebesar Rp1,35 triliun.

“LPMUKP telah mulai menyalurkan pembiayaan sejak tahun lalu dengan konsep pinjaman yang berpendampingan kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, usaha garam rakyat, dan usaha masyarakat pesisir lainnya,” lanjut Zulficar.

Menurutnya, LKM Nelayan memiliki skema yang sangat mudah dengan pola syariah dan tingkat bunga konvensional sebesar 3% per tahun. LKM menyalurkan pinjaman kepada pelaku usaha dibatasi pada tingkat bunga 7% per tahun. Tidak hanya itu, LPMUKP tidak saja menyalurkan permodalan tetapi sekaligus menerjunkan Tenaga Pendamping untuk memberikan layanan pendampingan kepada para kreditur.

Sampai dengan 30 Mei 2018, LPMUKP telah menyalurkan kredit sebesar Rp132,5 miliar kepada 6.625 pelaku usaha kelautan dan perikanan. “Yang sungguh sangat membanggakan bagi kita semua, hingga saat ini tidak terdapat satu pun debitur LPMUKP yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pokok maupun jasa pinjaman. Ini menunjukkan kepada kita semua, bahwa kita sesungguhnya bisa jika kita mau berusaha dan bekerja bersama,” ungkap Zulficar.

Pada tahun 2018, lokasi layanan pendampingan LPMUKP tersebar di 239 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

“Semua kebijakan dan program ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan Indonesia sekaligus menunjukkan bahwa pilar kesejahteraan benar-benar kita tegakkan,” pungkas Zulficar.

Sebagai informasi, selain bantuan permodalan nelayan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan KKP juga telah melakukan berbagai upaya lainnya seperti bantuan kapal perikanan dan alat penangkap ikan ramah lingkungan; bantuan premi asuransi bagi nelayan; dan sertifikasi hak atas tanah nelayan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). (Ade Fitria Nola)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (80.0%)
  • Terinspirasi (20.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments