Perlindungan Nelayan dan Perikanan Indonesia Dipaparkan di Forum Dunia

28
Kapal hasil tangkapan Kapal Pengawas Perikanan KP Orca 002. (Dok. Humas PSDKP).

KKPNews, Jakarta – Wakil pemerintah Indonesia menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel “Enhancing Fishing Vessel Safety to Save Lives and Combat Illegal Fishing” di London, Inggris. Dalam acara tersebut, Asisten Deputi Ketahanan dan Keamanan Maritim pada Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Basilio Araujo memaparkan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam perlindungan nelayan, awak kapal (ABK), serta perlindungan perikanannya.

Sekretaris pertama Fungsi Politik KBRI London, Gita Loka Murti mengutip pernyataan Basilio, menekankan pentingnya ratifikasi Cape Town Agreement on the Safety of Fishing Vessel 2012 (CTA). Hal ini dilakukan untuk menjamin standar keamanan bagi kapal ikan berukuran panjang lebih 24 m yang berlayar ke perairan internasional.

“Sebagai salah satu negara penyumbang ABK terbesar di dunia, Indonesia sangat berkepentingan untuk memastikan kapal-kapal ikan memenuhi standar keamanan,” katanya pada Minggu (27/5).

Pada kesempatan itu, Basilio menjelaskan upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing. Terkait hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi Port State Measures Agreement.

Port State Measures Agreement merupakan perjanjian internasional yang mencegah kapal-kapal ikan asing yang terlibat penangkapan ikan secara ilegal, untuk mendarat dan mengeluarkan hasil tangkapan ikannya di pelabuhan negara-negara yang telah meratifikasi aturan itu. (Tiyas Kusumawardhani)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments