Perkuat Sinergi Tingkatkan Peran Penyuluh Kelautan dan Perikanan

117
Rapat Kordinasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rakorluh) 2018 dengan tema ”Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pembangunan Sektor KP melalui Dukungan Penyuluh Perikanan”, di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, (6/9). Dok. Humas BRSDM

KKPNews, Jakarta – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyelenggarakan Rapat Kordinasi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Rakorluh) 2018 dengan tema ”Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Optimalisasi Pembangunan Sektor KP melalui Dukungan Penyuluh Perikanan”, di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Kamis (6/9).

Rakorluh di BPPP Banyuwangi merupakan rakorluh yang ke delapan, setelah sebelumnya terselenggara di BPPP Medan, BPPP Tegal, BRPPUPP Palembang, BPPP Bitung, BPPP Ambon, BBRBLPP Gondol, dan BRBAPP Maros. Giat ini turut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan bahwa pada tahun 2019 mendatang pemerintah akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hadir membuka acara, Sekretaris BRSDM Maman Hermawan yang merangkap jabatan sebagai Plt. Kapuslatluh mewakili Kepala BRSDM, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri, perwakilan Biro SDM Aparatur KKP sebagai narasumber, Kepala BPPP Banyuwangi, Kepala Dinas yang membidangi urusan perikanan kab/kota di provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Koordinator Penyuluh Perikanan PNS kab/kota di provinsi provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, pejabat KKP lainnya, serta para penyuluh.

“Sebagaimana diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, status kepegawaian penyuluh perikanan sudah dialihkan dari daerah ke pusat. Melalui Rakorluh, kita ingin mewujudkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, institusi non pemerintah, stakeholder, satminkal, terkait bagaimana peran penyuluh terhadap indikator ekonomi dalam segala aspek KP kedepannya,” ucap Sekretaris BRSDM Maman Hermawan membuka Rakorluh.

Turut disampaikan bahwa peran BRSDM, termasuk Penyuluh Perikanan, yakni melakukan transformasi budaya sebagai salah satu dalam 5 pilar poros maritim, yaitu pangan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, diplomasi matirim dan budaya maritim. Di mana saat ini BRSDM bukan hanya mengajari bagaimana cara menangkap ikan saja, tapi bagaimana memacu running business perikanan, bagaimana investasi usaha perikanan meningkat, dan meningkatnya peluang jejaring kerja sasaran pelaku utama/usaha dan keluarganya.

“Karenanya KKP memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap para penyuluh sebagai center of excellence, agent of change (agen perubahan) dan agent of empowerment (agen pemberdayaan) yang bekerja profesional, untuk menyukseskan program KKP, serta mampu memberikan pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.

Terkait dengan tiga Pilar Pembangunan KP (Kedaulatan, Keberlanjutan, Kesejahteraan), saat ini penyuluhan perikanan tengah dihadapkan pada permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang komprehensif dan integral, Maman Hermawan pun berharap dapat kembali memperkuat entitas penyuluh perikanan dengan trasformasi sistem penyuluhan perikanan yang menyesuaikan kepada perkembangan zaman.

“Tantangan dalam pembangunan sektor bahari itu sangat komprehensif, sehingga para penyuluh juga dituntut untuk bisa mentrasnformasi hasil riset, pelatihan dan diseminasi kepada pelaku utama; mampu memerangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, degradasi lingkungan pesisir dan lautan, serta memerangi rendahnya produktivitas perikanan serta lemahnya akses permodalan dan kualitas SDM pelaku utama perikanan,” tutur Maman Hermawan.

Di samping itu, Maman turut berpesan kepada para penyuluh untuk dapat mendampingi pelaku utama di bidang perikanan yang berada di kecamatan; berperan aktif dalam menyosialisasikan kebijakan KKP (Satu Data, Kartu Kusuka, alat tangkap ramah lingkungan dll); menjadi problem solver bagi pelaku utama dan usaha KP, berkontribusi untuk mengawal program-program KKP ; senantiasa bekerja dengan penuh integritas tinggi, menghindari gratifikasi, KKN, conflict of interest, dan selalu siap menerima tugas lain yang dibebankan oleh KKP; tidak terlibat dan tidak ikut dengan urusan politik praktis; serta melaksanakan tugas berdasarkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPPP Banyuwangi Achmad Subijakto turut memberikan penghargaan kepada Ir. Misharina Kesuma Widianti sebagai penyuluh perikanan teladan satminkal BPPP Banyuwangi Tahun 2018. (Humas BRSDM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments