Perkuat Poros Maritim melalui Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan serta Industri Perikanan Nasional

89
Kepala BRSDMKP Sjarief Widjaja saat menjadi pembicara dalam kegiatan ‘Simposium Nasional: Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia’, Senin (6/8). Dok. Humas BRSDMKP

KKPNEws, Jakarta – “Presiden Joko Widodo mencanangkan visi di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas ke dalam semangat Nawa Cita. Tujuannya, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia dalam pemaknaan yang luas,” ucap Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Prof. Ir. R. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA, saat hadir menjadi keynote speaker, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dalam kegiatan ‘Simposium Nasional: Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia’, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan Indonesian Society of International Law Lecturers, pada tanggal 6 Agustus 2018, di Aula Mr. Soplanit Fakultas Hukum Universitas Pattimura-Ambon.

Untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa, dipaparkan Sjarief, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiasuti, menekankan tiga pilar misi yakni misi kedaulatan (sovereignty), misi keberlanjutan (sustainability), dan misi kesejahteraan (prosperity).

“Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelesarian sumberdaya. Kesejahteraan dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya,” jelasnya.

Namun dalam kenyataanya, diungkapkan bahwa laut yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan nelayan lokal, makin lama tak bisa lagi diandalkan sebagai mata pencaharian. Tangkapan nelayan lokal terus menurun akibat tak mampu bersaing dengan kapal-kapal besar milik asing. Keberadaan ikan pun berkurang bahkan hilang seiring rusaknya ekosisem dan terumbu karang.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2003 – 2013, jumlah rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta menjadi hanya sekitar 800.000. Selain itu, sebanyak 115 perusahaan pengolahan ikan nasional gulung tikar akibat tak mendapat pasokan ikan mengingat kapal-kapal illegal fshing langsung membawa ikan curiannya ke luar negeri. Untuk mewujudkan misi kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, KKP pun mengambil langkah tegas dalam memberantas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, overfshing, dan destructive fishing.

“KKP merumuskan secara matang dan komprehensif kebijakan reformasi total sektor perikanan termasuk target-target pencapaiannya. Sebagai langkah awal pemberantasan IUU Fishing, KKP menerbitkan Permen KP nomor 56 tahun 2014 tentang moratorium izin untuk kapal eks asing. KKP juga menerbitkan Permen KP no 57/2014 tentang larangan alih muat (transshipment) di tengah laut. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran transshipment banyak disalahgunakan dengan langsung membawa hasil tangkapan ikan ke luar negeri tanpa dilaporkan ke otoritas setempat. Untuk mendukung misi KKP, Presiden Jokowi pun mengesahkan Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) pada tanggal 19 Oktober 2015 guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu. Satuan tugas tersebut dikenal dengan nama Satgas 115, yang terdiri atas unsur TNI AL, Polri, BAKAMLA dan Kejaksaan RI,” tutur Sjarief.

Untuk mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, KKP tak hanya memberantas IUU Fishing, overfshing, dan destructive fishing. KKP juga merekonstruksi kembali sisem perikanan tangkap yang cocok diterapkan di Indonesia. Untuk mengoptimalkan dan mendorong indusri perikanan, KKP pun membuat program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sisem logistik ikan. Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. 20 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Simeulue, Tahuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Tual, Mimika, Sarmi, Moa, Rote Ndao, Anambas, Sumba Timur, Buton Selatan, Enggano dan Sabang.

“Dengan demikian, tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efsien. SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, coldsorage, tempat perbaikan kapal, penyediaan bbm dan es, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan. Konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sisem logisik ikan yang lebih efsien karena dekat dengan pasar ekspor. Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat pun diharapkan akan menjadi ‘sirip’ yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan,” tegas Sjarief.

Pasca penerapan regulasi oleh KKP, tahun 2016 perhitungan stok ikan nasional tercatat 12,5 juta ton, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Di mana stok ikan nasional tahun 2015 lalu tercatat hanya 9,9 juta ton dan pada 2013, jumlah stok ikan nasional masih di bawah yaitu 7,3 juta ton.

Simposium Nasional: Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di Indonesia’ dibuka oleh Rektor Pattimura Prof. Dr. Marthinus J. Saptenno, SH., M.Hum. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dekan FH Universitas Indonesia Prof. Hj. Melda Kamil Ariadno, S.H., L.L.M., Ph.D, Wakil Gubernur Ambon Dr. Etty Sahuburua dan Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama (Inhuker) Bakamla Irjen Pol Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H. (Humas BRSDM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments